SAPA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemdesPDTTrans) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) diminta tidak mengeluarkan wacana terkait kewenangan mengurus desa.
Kedua kementerian tersebut diharapkan dapat mematuhi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tidak perlu ada wacana di kedua kementerian. Nanti bentuknya seperti apa direktorat jenderal-nya (yang mengurus desa di dua kementerian), kami ditugaskan mendengarkan masukkan penamaannya.
Sekarang diam saja, ikuti petunjuk presiden," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/1).
Diketahui, Presiden menggelar rapat terbatas terkait desa pada pukul 09.30 WIB, di Kantor Presiden. Ratas diikuti di antaranya oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhi Purdijatno.
Selain itu, hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (MendesPDTTrans) Marwan Jafar, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto serta Yuddy.
"Sekarang Kemdagri hanya menangani urusan pemerintahan desa. Urusan perencanaan dan pembangunan, program dan pengawasan desa ada di KemdesPDTTrans. Kami akan siapkan struktur organisasinya," tegas Yuddy.
"Selambat-lambatnya di bulan Januari ini selesai," ucapnya.
Pada bagian lain, dia menampik telah terjadi perebutan dana desa antara Kemdagri dan KemdesPDTTrans. Menurutnya, kedua kementeian tersebut hanya berbeda persepsi mengenai kewenangan desa. Namun, saat ini perbedaan tersebut telah menemui titik temu
"Isu yang berkembang selama ini, seolah-olah ada perebutan dana yang diperuntukkan untuk desa, itu sama sekali tidak benar. Kemdagri dan KemdesPDTTrans tidak berebut dana bagi program-program perdesaan. Dana itu disalukan langsung oleh kementerian keuangan ke kabupaten/kota," katanya.
Sumber: Suara Pembaharuan dot com
Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPK - Angka Kemiskinan - IKraR - Pemberdayaan Masyarakat - PNPM Mandiri
No comments:
Post a Comment