14 January 2015

Birokrat Harus Mencontoh Keberhasilan PNPM dan PLPBK


Birokrat Harus Malu dengan Keberhasilan PNPM Perkotaan dan PLPBK

Wakil Bupati Jepara Subroto meminta pelaksana proyek meniru keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Karena program ini dinilai berhasil dan perlu dicontoh. Hal itu dikatakannya saat membuka Lokakarya Midterm Review PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBk Tahun 2014 bertempat di Ruang Rapat I Setda Kabupaten Jepara, Selasa 16 Desember 2014.

“Saya rasa teman-teman di lingkungan birokrasi harus malu dengan keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan. Karena ada beberapa indikator yang bisa dicontoh dari pelaksanaan kedua program itu,” tegas Subroto. Dari sisi kebocoran anggaran PNPM Mandiri Perkotaan menjadi program yang penyelewengan dananya sangat kecil. Selain itu infrastruktur dasar yang dibangun oleh masyarakat juga langsung dimanfaatkan oleh masyarakat tidak ada yang mangkrak.


“Karena semua infrastruktur dasar yang dibangun berdasarkan usulan masyarakat, saya kira Bappeda juga harus mencontoh dalam bentuk realisasi program melalui Musrenbang. Perencanaan adalah hal yang sangat penting karena pembangunan tanpa perencanaan akan membutuhkan biaya sangat mahal,” jelas Wakil Bupati Jepara.

Menurutnya, sejak dilaksanakan di Kabupaten Jepara tahun 2007 alokasi dana APBN PNPM Mandiri Perkotaan yang sudah diterima sebesar Rp82, 225 miliar dan PLPBK Rp13,150 miliar, dengan sharing DDUB sebesar Rp6,85 miliar serta biaya pendampingan sebesar Rp2 miliar. “Semua kegiatan langsung dilaksanakan oleh masyarakat, baik untuk pembangunan sarana infrastruktur, pelatihan maupun kegiatan pinjaman bergulir untuk warga miskin produktif,” tandas Subroto.

Lokakarya yang dilaksanakan 16-17 Desember 2014 itu dihadiri oleh 85 peserta dari unsur DPRD, PT, kepala SKPD, LSM, camat, PJOK, lurah, kepala desa, Fasilitator dan BKM. Sebagai narasumber adalah Wakil Bupati Jepara, TA Kebijakan Publik OSP 5 Jateng, Kepala Dinas Ciptaru Kabupaten Kendal, Satker PIP Kab Jepara, Korkot PNPM Mandiri Perkotaan, dan Ketua FKA BKM Kabupaten Jepara.

Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, antara lain, pertama, penguatan kelembagaan BKM dan menggiatkan kembali budaya lokal dalam pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan melalui rembug warga. Kedua, badan hukum UPK perlu disikapi dan ditindaklanjuti untuk keberlanjutan program. Ketiga, sesuai amanah UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang RPJMDes menjadi satu-satunya dokumen pembangunan di desa, sehingga dokumen PJM Pronangkis perlu disinergikan dan diselaraskan dengan RPJMP dan Nawacita Presiden. Keempat, PNPM Mandiri Perkotaan hendaknya dijadikan role model bagi Pemkab untuk menyusun kebijakan Program Pemberdayaan Daerah. Kelima, Pemkab agar mencontoh Kendal melalui Replikasi PLPBK dengan sumber dana 100% dari APBD.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan hadiah, piagam dan piala bagi 5 BKM terbaik BKM Award PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Jepara tahun 2014 yang diberikan oleh Wakil Bupati Jepara, Kepala Dinas Ciptaru, Sekretaris Bappeda, dan Korkot. Sekaligus penyerahan buku Prospektus Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jepara yang memuat hasil pemberdayaan PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan, dan Program Pemberdayaan di SKPD sejak tahun 2007 - 2013. [Jateng]

Oleh: 
Bambang Rudihartono, SE         
Koorkot Jepara
OSP 5 Provinsi Jawa Tengah    
PNPM Mandiri Perkotaan

Editor: Nina Firstavina

No comments:

Post a Comment