Jokowi Naikkan Dana Desa 122% Jadi Rp 20 T, Ini Penggunaannya
Dana Aditiasari - detikfinance
Senin, 29/12/2014 18:23 WIB
Bogor - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan dana desa sebesar 122% menjadi Rp 20 triliun pada 2015. Dana desa tersebut terdiri dari dua program meliputi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan belanja terkait pembangunan infrastruktur dasar.
Untuk pembangunan infrastruktur dasar, pemerintah akan memprioritaskan akses air minum layak hingga 100% pada 2019. Salah satunya tercermin dari postur anggaran yang akan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2015.
Sekretaris Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dadang Krisnandar mengatakan, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 13 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penanganan pemukiman kumuh, pembangunan akses sanitasi, dan pembangunan akses air bersih.
"Dalam RAPBN-P 2015, kami mengusulkan tambahan Rp 13 triliun untuk infrastruktur dasar. Itu ada air minum layak, sanitasi layak, dan penanganan kawasan kumuh," kata Dadang dalam paparan media di Kebun Raya Bogor, Kota Bogor, Senin (29/12/2014).
Dengan penambahan ini, maka total anggaran di tiga pos tersebut menjadi Rp 20,825 triliun dari sebelumnya dalam Rp 8,11 triliun.
Dari anggaran sebesar Rp 20,825 triliun tersebut, ia merinci, Rp 8,861 triliun untuk air minum layak, Rp 6,748 triliun untuk peningkatan kawasan kumuh dan Rp 5,216 triliun untuk sanitasi layak.
"Dengan alokasi itu, kami juga meningkatkan target realisasi pembangunan. Cakupan akses air minum layak menjadi 76,13% dengan anggaran sebelumnya 73%. Kawasan kumuh turun menjadi 8%, dari sebelumnya 9,6%. Untuk sanitasi lebih tinggi menjadi 66,4% dari sebelumnya 64%," papar dia.
Berikutnya, untuk program PNPM mandiri, jumlahnya masih sesuai dengan yang dialokasikan dalam APBN 2015 sebesar Rp 1,019 triliun. "Dananya masih sesuai dengan yang dialokasikan pada APBN 2015 yang sudah ditetapkan sebelumnya," ujar Dadang.
Dia menjelaskan, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, Ditjen Cipta Karya memiliki program 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.
(dna/hds)
No comments:
Post a Comment