28 August 2013

Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2013

Daftar Cagub-Cawagub pada Pemilukada Jatim 2013

Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2013, akan dilaksanakan beberapa jam lagi. Pemilu Gubernur Jatim 2013 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2013–2018. Terdapat empat pasang kandidat yang bersaing dalam pemilihan umum ini, yaitu pasangan petahana Soekarwo/Saifullah Yusuf yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan 22 partai politik non-parlemen; Bambang Dwi Hartono/Said Abdullah yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); Khofifah Indar Parawansa/Herman Surjadi Sumawiredja yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan 5 partai politik non-parlemen; serta pasangan Eggi Sudjana/Muhammad Sihat yang maju dari jalur independen.
Pemilihan umum ini diikuti oleh empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan Wakil Gubernur petahana, Soekarwo dan Saifullah Yusuf kembali maju bersama dalam pemilihan ini. PDIP mengusung Bambang Dwi Hartono yang merupakan mantan Wali Kota Surabaya bersama dengan Said Abdullah yang adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilihan umum ini juga diikuti oleh pasangan dari jalur independen yaitu Eggi Sudjana, seorang aktivis Indonesia yang berpasangan dengan Muhammad Sihat. Pada tanggal 31 Juli 2013, DKPP memenangkan gugatan dari pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Surjadi Sumawiredja yang diusung oleh PKB dan 5 partai politik non parlemen yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos oleh KPU Jatim. Pada tanggal 15 Juli 2013, KPU Provinsi Jawa Timur telah mengundi nomor urut peserta Pilgub Jatim, disusul oleh Khofifah-Herman yang bergabung setelahnya.








Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum. (lahir di Madiun, Jawa Timur, Indonesia, 16 Juni 1950; umur 63 tahun) adalah Gubernur Jawa Timur yang menjabat sejak 12 Februari 2009. Ia akrab dipanggil Pakde Karwo.
Soekarwo menamatkan pendidikannya di SD Negeri Palur Madiun (1962), SMP Negeri 2 Ponorogo (1965), serta SMAK Sosial Madiun (1969). Gelar sarjana hukum diperolehnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1979), sementara gelar pascasarjana hukum di Universitas Surabaya (1996), dan gelar doktornya di Universitas Diponegoro Semarang (2004).
Soekarwo mengawali kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Provinsi Jawa Timur, dan terakhir sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (2003-2008). Ia juga dipercaya sebagai Komisaris Utama Bank Jatim sejak tahun 2005.
Soekarwo terpilih sebagai gubernur dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan selama tiga putaran (putaran pertama tanggal 23 Juli 2008 dan putaran kedua tanggal 4 November 2008) serta pemilihan ulang putaran kedua (putaran ketiga) di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang tanggal 21 Januari 2009. Pelantikan Soekarwo sebagai gubernur dan Saifullah Yusuf sebagai wakil gubernur dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 oleh Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto. Di bawah kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Timur, Jawa Timur mengalami pembangunan infrastruktur yang sangat pesat yaitu Jembatan Suramadu, Pelabuhan Teluk Lamong, Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya, serta mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yaitu 7,3%, di atas nasional yang hanya 6,2%.


Drs. H. Saifullah Yusuf (lahir di Pasuruan, Jawa Timur, 28 Agustus 1964; umur 48 tahun) adalah Wakil Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2009.[1]. Ia akrab dipanggil Gus Ipul.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Nasional, Jakarta pada tahun 1985.
Syaifullah Yusuf mengawali kariernya melalui organisasi GP Ansor. Ia menjadi ketua umum GP Ansor selama dua periode yaitu 2000-2005 dan dilanjutkan 2005-2010. Sebelumnya juga ia menjadi plh Ketua Umum GP Ansor menggantikan Iqbal Assegaf yang meninggal dunia tahun 1999.
Pada Pemilu 1999 ia menjadi anggota DPR dari PDIP. Ia dianggap sebagai lambang aliansi dari Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri karena Saifullah adalah orang kepercayaan Gus Dur dan ditempatkan di PDIP. Ketika hubungan Gus Dur-Megawati merenggang maka pada tahun 2001, Saifullah mengundurkan diri dari PDIP dan juga DPR serta bergabung dengan PKB.
Pada muktamar PKB tahun 2002, Saifullah terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PKB, itu merupakan hasil yang optimal setelah sebelumnya ia bersaing dengan Alwi Shihab memperebutkan posisi ketua umum.
Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu dari Oktober 2004 hingga Mei 2007. Konflik di tubuk PKB yang berakibat dicopotnya Saifullah Yusuf dari jabatan Sekjen PKB berimbas pada jabatan menteri ini. Karena tidak dianggap lagi sebagai representasi PKB lagi maka ia digantikan oleh Lukman Edy yang juga menggantikannnya sebagai Sekjen PKB.
Saifullah Yusuf terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Soekarwo dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan selama dua putaran (putaran pertama tanggal 23 Juli 2008 dan putaran kedua tanggal 4 November 2008) serta pemilihan ulang putaran kedua di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang tanggal 21 Januari 2009. Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.







Eggi Sudjana (lahir di Jakarta, Indonesia, 3 Desember 1959; umur 53 tahun) adalah seorang aktivis Indonesia. Pria yang akrab dipanggil Bang Eggi ini pernah mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat pada Pemilihan umum Gubernur Jawa Barat 2013 namun kandas ketika mengikuti verifikasi di KPU Jawa Barat. Pada tahun 2013, ia kembali mencalonkan kembali dirinya sebagai calon kepala daerah, kali ini pada Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2013 dan lolos sebagai calon gubernur Jawa Timur 2013-2018.







Bambang Dwi Hartono atau sering disingkat Bambang D.H. (lahir di Desa Tegalombo, Pacitan, 24 Juli 1961; umur 52 tahun) adalah Wakil Walikota Surabaya dari 28 September 2010 hingga resmi mengundurkan diri pada 14 Juni 2013. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Walikota sejak tahun 2002-2005 dan 2005-2010 (2 periode). Ia resmi mundur sebagai wakil wali kota pada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon gubernur Jawa Timur dari PDI Perjuangan berpasangan dengan Said Abdullah. Bambang D.H. dikenal sebagai Walikota yang visioner. Dia banyak menggarap isu populis, mulai menata drainase kota secara besar-besaran untuk antisipasi banjir, menata taman taman kota, memperbaiki sekolah, rumah sakit, dan terminal, hingga menggratiskan biaya sekolah dasar dan menengah.
Wakil Walikota Surabaya masa jabatan 2000-2002, mendampingi Walikota Sunarto Sumoprawiro.
Walikota Surabaya ke-22, masa jabatan 2002-2010.
Wakil Walikota Surabaya masa jabatan 2010-2013, mendampingi Walikota Tri Rismaharini yang sebelumnya dikenal sebagai kader Bambang D.H..
Calon Gubernur Jawa Timur 2013-2018 didampingi Said Abdullah, tokoh masyarakat Madura
Ketua Umum Klub sepak bola Indonesia, Persebaya Surabaya hingga 29 September 2005.
Meninisiasi rencana pengembangan Kota Surabaya yang lebih humanis dengan jalur pedestrian yang lebar, membuka gorong-gorong peninggalan Belanda dan mencabut ijin belasan SPBU yang ada di jalur hijau.
Mengangkat Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang berusia muda.
Mempelopori pengembangan Kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) sebagai kawasan konservasi dalam kota terbesar di Indonesia.


Muhammad Haji Said Abdullah atau biasa dikenal Said Abdullah (lahir di Sumenep, 22 Oktober 1962; umur 50 tahun) adalah anggota DPR dari PDI Perjuangan periode 2004-2014.
Said Abdullah menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Sumenep. Pendidikan tingkat dasar diselesaikan di Sumenep. Kemudian dia melanjutkan SMP juga di Sumenep. Sekolah lanjutan atas pun diselesaikan di kota paling Barat Madura ini. Sejak remaja sudah aktif berorganisasi. Mulai dari OSIS hingga Banteng Muda Indonesia. Sebagai politisi yang nasionalis, ia memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Ketua DPC Banteng Muda Indonesia Kabupaten Sumenep periode 1982-1985.
Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Sumenep periode 1983 – 1988.
Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Sumenep periode 1988 – 1992.
Ketua DPC Majelis Muslimin Indonesia Kabupaten Sumenep tahun 1984.
Anggota DPR dari PDI Perjuangan periode 2004-209.
Anggota DPR dari PDI Perjuangan periode 2009-2014 dan duduk di Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.
Calon Wakil Gubernur Jawa Timur 2013-2018 mendampingi Bambang D.H., mantan Walikota Surabaya.







Dra. Khofifah Indar Parawansa (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965; umur 48 tahun) adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.
SD Taquma (1972-1978)
SMP Khodijah – Surabaya (1978-1981)
SMA Khodijah – Surabaya (1981-1984)
Strata I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya (1984-1991)
Strata I Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya (1984-1989)
Strata II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta (1993-1997)
Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992-1997)
Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995-1997)
Anggota Komisi II DPR RI (1997-1998)
Wakil Ketua DPR RI (1999)
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999)
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001)
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999-2001)
Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006)
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004- 2006)
Anggota Komisi VII DPR RI (2006)
Studi banding pada penyiapan ratifikasi “Convention Against Illicit Trafic Psychotropic and Narcotic Drug” di Austria dan Belanda, yang diselenggarakan Internati onal Narcotic Control Board, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Wina, Austria, 1996.
Studi banding Antar-Parlemen di Mongolia, 1994
Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam “Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Conventi on on The Elliminati on of All Forms of Discriminati on Against Women” di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 28 Febuari 2000.
Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam “Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Twenty First Country”: Beijing +5) Sidang Khusus ke-23 Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa, di New York, Amerika Serikat, 5-9 Juni 2000.
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan The Exchanges and Cooperati on in the Field of Family Planing Between China and Indonesia, 9-11 April 2001.
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia-Pasifi k di Beijing, China, pada 14-16 Mei 2001.
Menjadi narasumber pada Conference G ender Equity and Development in Indonesia yang diselenggarakan The Australian Nasional University, di Canberra, Australia, pada 21-22 September 2001.
Menjadi narasumber pada Conference On Women In Islam As Role Model di Berlin, Jerman, pada 24-26 Mei 2004.
Menjadi peserta World Council of Churches di Brazil, 15-21 Februari 2006.
Menjadi narasumber utama pada Commission on the Advancement of Women, Commission on the Status of Women, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 1-2 Maret 2006.
Menjadi narasumber pada International Conference on Parliaments, Crisis Preventi on and Recovery, hosted by UNDP and the Government of Representatives of Belgium, 19-21 April 2006.
Menjadi narasumber pada Internati onal Conference of Islamic Scholars di Jakarta, Indonesia, Mei 2006.
Menjadi narasumber di Muktamar ke-5 Pertumbuhan- Pertumbuhan Perempuan Islam Dunia Islam Kontemporari di Shah Alam, Selanggor, Darul Ehsan, Malaysia, pada 13-15 Agustus 2006.
Nama Khofifah mulai populer di panggung nasional setelah membacakan pidato sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dalam SU MPR 1998. Pidato Khofifah itu sangat monumental karena merupakan pidato kritis pertama terhadap Orde Baru di ajang resmi selevel Sidang Umum MPR.
Khofifah berbicara kritis. Dia mengkritik Pemilu 1997 yang penuh kecurangan. Perempuan cerdas itu melontarkan ide-ide demokratisasi. Dia juga berbicara lantang seperti para mahasiswa yang marak demonstrasi di jalan. Mungkin Khofifah masih terbawa oleh suasana sebagai mahasiswa. Maklum, saat itu umurnya masih muda, 33 tahun. Pidato Khofifah memang sangat monumental. Para anggota MPR yang didominasi Fraksi Karya Pembangunan (Golkar), Fraksi ABRI, dan Fraksi Utusan Golongan terperanjat dengan pidato yang menohok jantung Orde Baru itu.
Yang paling terkejut adalah Fraksi ABRI. Maklum, yang dibacakan Khofifah sangat berbeda dengan naskah yang diterima oleh Cilangkap (Mabes ABRI) dari FPP. Di era Orba semua pidato di depan institusi resmi atau di depan publik terlebih dahulu diserahkan ke Cilangkap . Mengapa naskah pidato yang dibacakan Khofifah berbeda dengan yang diserahkan ke Cilangkap? Ternyata ada ceritanya. Setelah ditunjuk menjadi juru bicara FPP, perempuan kelahiran Surabaya itu menerima naskah pidato resmi. Salinan pidato itu juga diserahkan ke Cilangkap.
Khofifah mempunyai kebiasaan selalu membaca berulang-ulang sebelum tampil di muka umum. Bahkan, di rumahnya pun dia membuat simulasi. Isi pidatonya memang memuji-muji pemerintah Soeharto. "Bahkan, pembantu saya berkomentar, kok hanya memuji," cerita Khofifah.
Sebelum dibacakan di depan MPR, naskah itu juga dibaca secara resmi dalam forum internal anggota FPP. Di depan koleganya itu, suara Khofifah tak keluar. Sejumlah anggota FPP langsung mengusulkan agar Khofifah diganti. Namun, beberapa tokoh senior FPP saat itu, seperti Yusuf Syakir dan Hamzah Haz, tetap mempertahankan Khofifah. Lantas, Khofifah diajak bertemu dengan Ismael Hasan Metareum (ketua umum PPP) waktu itu.
Khofifah ditanya apa yang menyebabkan suaranya tak keluar. "Isi naskah tak sesuai dengan hati nurani saya," jawab Khofifah. Dia tidak sreg dengan pidato yang memuji Orba itu. Lantas, para pemimpin PPP memutuskan merombak naskah pidato tersebut biar suara Khofifah keluar. Urusan merombaknya pun diserahkan kepada yang membaca.
"Saya langsung merombaknya. Saya tulis sesuai dengan hati nurani. Sekitar 90 persen isi naskah yang saya ganti," cerita Khofifah. Saat naik ke podium SU MPR, Khofifah begitu percaya diri. Dia berbicara dengan lantang. Mengkritisi gaya pemerintah yang mengekang demokratisasi. Mengungkit pemilu yang berada dalam kekangan pemerintah.
Para penonton TV di rumah yang saat itu sudah dijangkiti sikap apatis terhadap Orba pun bertepuk tangan. TV diperbolehkan siaran langsung karena salinan pidato Khofifah sudah diserahkan ke Cilangkap. Tapi, kenyataannya, pidato yang dibacakan perempuan lulusan Unair itu berbeda dengan yang berada di tangan para jenderal.
Turun dari panggung pidato, Khofifah disambut senyum kecut oleh para petinggi F-KP dan F-ABRI yang duduk di depan. Bahkan, sejumlah jenderal langsung menegurnya karena mengungkit-ungkit pemilu yang telah berlalu.
Khofifah pulang ke Hotel Sahid, tempat markas FPP. Namun, suami tercintanya, Indar Parawansa, meminta Khofifah beristirahat di rumah. Dia khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan.
Pidato Khofifah itu menjadi catatan sejarah. Itu pidato formal di forum formal yang secara terbuka mengkritik rezim Soeharto yang tengah berkuasa. Pidato yang mengangkat Khofifah menjadi politikus yang disegani di tanah air.
Perubahan peta politik pasca lengsernya orde baru membuat Khofifah keluar dari PPP. Merasa kiprahnya di dunia politik dihantarkan oleh NU, Khofifah hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh NU pada awal era reformasi.
Selanjutnya, Pada 1998-2000 ia kembali duduk di DPR sebagai wakil PKB. Sinar karirnya terlihat semakin terang saat ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan di era presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Bagi Khofifah partai adalah kendaraan. Sementara NU adalah rumah bagi dirinya. Karena itu, meski aktif di partai, Khofifah tetap mendedikasikan hidupnya untuk NU, organisasi yang selama ini berperan besar membesarkan namanya.
Meski kini ia tak lagi menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, Khofifah tetap getol bicara isu perempuan. Kegiatan yang digelutinya pun tetap seabrek. Kegiatan kunjungan ke daerah-daerah sangat padat. Kondisi itu membuatnya kerap tinggal jauh dari suami serta empat orang anaknya.
Untunglah suami, Indar Parawansa memberikan ruang bagi Khofifah untuk berekspresi. Bila sedang tidak bertugas, sang suami yang berprofesi sebagai PNS biasanya ikut mendampingi Khofifah bila ia berkunjung ke luar kota.
Saking sibuknya, ia pernah diprotes oleh anak pertamanya yang waktu itu masih TK. Saat itu, kegiatan PKB yang baru berdiri sangat banyak, sampai-sampai ia tak bisa pulang hingga 20 hari lamanya. Protes yang dilayangkan anaknya pun tergolong unik, yaitu dengan menulis di tembok dengan tulisan besar-besar.
”Ibu, bubarkan saja partainya. Ibu nggak pernah pulang!” ungkap Khofifah soal protes anaknya itu.
Khofifah paham perasaan anaknya. Dengan lembut, ia mencoba memberikan pengertian pada si sulung. Akhirnya anaknya mengerti. Untuk memberi pengertian pada anak-anaknya, Khofifah punya cara tersendiri. Kadang ia mengajak anaknya melihat aktivitasnya di luar rumah, hingga mereka pun akhirnya paham betul dengan kesibukan ibunya di luar rumah.
Hingga kini, Khofifah masih dipercaya menjadi Ketua Umum Muslimat NU. sudah dua periode ia memimpin organisasi perempuan terbesar di Indonesia tersebut. Meski tiap hari disibukkan dengan aktivitas politik, Khofifah tetap pandai mengatur waktu. Sehingga organisasi yang dipimpinya mengalami banyak kemajuan.
Kongres Muslimat NU tahun 2006 di Batam menjadi ujian berat baginya. Ia harus bersaing ketat dengan Lily Wahid, adik kandung Gus Dur untuk menduduki jabatan Ketua Umum Muslimat. Namun karena prestasinya, ia terpilih sebagai Ketua Umum untuk yang kedua kalinya. Saat itu, ia memperoleh lebih dari 70 persen suara Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Cabang (PC).
Sejak masih kuliah, ia mengaku telah tertarik dengan isu-isu perempuan. Karena itu, kesempatan menjadi Ketua Umum Muslimat dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan nasib perempuan.
Soal kiprahnya di politik, ia memilih berjuang dengan masuk ke dalam sistem, karena banyak sekali kebijakan umum yang diputuskan di DPR. Tidak hanya sekadar legislasi tetapi juga berkaitan dengan budget.
Khofifah memberikan peratian lebih terhadap kasus kematian ibu melahirkan yang masih sangat tinggi di Indonesia. Kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 307/100 ribu per kelahiran hidup. Jumlah tersebut bisa berkurang, jika ada peningkatan anggaran untuk kesehatan.
“Kalau misalnya ada teman di DPR/DPRD yang memahami persoalan ini dan ingin ada kebijakan secara spesifik untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dia punya peluang dan ruang relatif luas daripada mereka yang ada di luar,” ujarnya.


Irjen Pol (Purn.) Drs. H. Herman Surjadi Sumawiredja adalah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat dari 2005 hingga 2009. Dia adalah “bintang” dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008. Bukan karena dia menjadi salah satu calon gubernur atau wakil gubernur, tapi karena keberaniannya membongkar manipulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dan praktik kecurangan lain yang terjadi dalam “pesta demokrasi” yang mengantarkan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Herman yang saat itu menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Wahyudi Purnomo, sebagai tersangka kasus DPT Fiktif Pilgub Jatim. Polda Jatim saat itu menemukan 345 ribu dari 1,24 juta pemilih yang terdaftar dalam DPT di Bangkalan dan Sampang tidak benar. Artinya, hampir seperempat pemilih dalam putaran ketiga Pilgub Jatim di kedua kabupaten di Madura itu akal-akalan. Kecurangan dalam Pilgub Jatim 2008 tidak sekadar diketahui Herman dari laporan tim sukses pasangan Khofifah-Moedjiono (KaJi) atau Panwaslu, tapi juga dari tim kepolisian yang diterjunkan untuk mencari bukti hingga ke level masyarakat bawah. Herman sendiri turun langsung ke lapangan, bahkan menangkap langsung pemilih di bawah umur yang dimobilisasi untuk memilih pasangan cagub-cawagub tertentu. Pada pilkada tersebut harus diulang hingga tiga putaran.
Selama menjabat Kapolda Jatim, Herman diketahui banyak melakukan terobosan. Misalnya menerbitkan maklumat yang mengatur masalah pelayanan publik. Produk-produk Polda Jatim pun mendapat acungan jempol dari masyarakat dan akan diadopsi untuk program nasional. Sebut contoh SIM keliling, SIM Corner, layanan drive thru, membabat calo di Samsat, Responsible Riding, dan sejumlah terobosan layanan publik lain. Maklumat juga dikeluarkan untuk perang melawan pembajakan dan menegakkan UU hak cipta (HaKI) serta illegal logging. Bukan hanya itu. Dalam merekrut calon bintara Polri regular dan Akpol, Herman juga melakukan terobosan dengan melibatkan LSM dan akademisi. Cara ini sengaja dilakukan untuk menghindari praktik percaloan penerimaan calon anggota Polri. Herman juga tidak berpangku tangan terkait bencana Lumpur Lapindo. Ia saat itu turut mendesak agar minta pembayaran sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo Brantas segera diselesaikan.
Pada tahun 2013, ia dicalonkan oleh PKB sebagai wakil gubernur Jawa Timur mendampingi calon gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Wakapolres Cilegon
Irwasda Polda Sultra
Wakil Panglima Pengendali Aceh
Dir Provost Mabes Polri
Kapolda Bengkulu
Dir Samapta Mabes Polri
2003 : Kapolda Sumsel
2005 : Kapolda Jatim
2009 : Staf pada Sahli Kapolri







Sumber:

Profil Lengkap Cagub - Cawagub Jawa Timur pada Pemilukada 2013

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Polling Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2013

Quick Count Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2013

2 comments:

  1. The gubernatorial election in East Java in 2013 showcased the importance of democratic processes. Web Server Set The participation of the people in choosing their leader is commendable.

    ReplyDelete