11 September 2014

Windows Phone 8.1 di Nokia Lumia

01 2 Images Stories Imagesseptember2014 Thumb Other400 0


Jajal Windows Phone 8.1 di Nokia Lumia

Para pemilik Nokia Lumia kini boleh bersukaria. Pasalnya, update Windows Phone 8 ke Windows Phone 8.1 sudah tersedia secara global. Pembaharuan versi sistem operasi besutan Microsoft ini banyak menghadirkan sesuatu yang baru, dan tentu saja akan meningkatkan produktifitas serta kreatifitas para penggunanya.

Khusus pengguna Lumia yang sebelumnya telah menggunakan platform "Lumia Cyan", akan secara otomatis mendapatkan notifikasi update OS Windows Phone di handset. Namun, fitur baru WP 8.1 hasil update Lumia Cyan ini akan sedikit berbeda ketimbang handset yang sejatinya telah menggunakan WP 8.1 sejak awal. Ada beberapa fungsi yang ‘belum’ bisa dinikmati.

Namun secara umum, update ini akan menghadirkan tambahan seperti Start screen yang lebih personal, Action Center, dan keyboard Word Flow. Microsoft juga telah meningkatkan kemampuan dari beberapa aplikasi favorit seperti  Nokia Camera, Nokia Storyteller, dan Creative Studio.

09 September 2014

MOMSEI (Monson Onset Monitoring and Its Social and Ecosystem Impacts)



ILMUWAN 10 NEGARA IKUTI KEGIATAN MOMSEI

Puluhan ilmuwan muda dari 10 negara lingkar pasifik barat ikut ambil bagian dalam kegiatan Monson Onset Monitoring and Its Social and Ecosystem Impacts (MOMSEI). Ajang pertemuan para peneliti muda ini sebagai upaya memahami dampak adanya pergeseran awal musim baik hujan maupun kemarau akibat perubahan iklim beserta interaksinya terhadap dinamika laut terhadap keseimbangan ekosistem dan pengaruhnya kepada sosial ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Achmad Poernomo di Jakarta, Selasa (9/9).


Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kerentanan ini dipicu, salah satunya, akibat rendahnya kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi. Akibatnya, perubahan iklim berdampak cukup signifikan kepada para nelayan, berupa cuaca ekstrim yang semakin sering dan tidak dapat diprediksi, perubahan pola migrasi ikan dan daerah tangkapan. Selain itu, perubahan iklim juga mengakibatkan kenaikan suhu permukaan air laut, kenaikan paras muka air laut dan asidifikasi air laut.

Bersandar pada hal itu, KKP terus berkonsistensi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim. Semisalnya, pada tingkat desa, KKP telah mengembangkan program peningkatan ketangguhan masyarakat pesisir. Program tersebut dinamakan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. Program ini menyasar 5 aspek yaitu Bina Manusia, Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif, Perbaikan Lingkungan dan Infrastruktur skala kecil, Pengembangan Kelembagaan, dan Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam. Selain itu, KKP telah melakukan upaya pemulihan ekosistem laut dengan melarang penangkapan ikan dengan cara merusak, mengurangi polusi dan sedimentasi, meningkatkan kualitas sumberdaya pesisir dan laut melalui upaya rehabilitasi, dan membangun dan mengelola secara efektif kawasan konservasi laut, serta meningkatkan upaya konservasi jenis ikan.

Sehubungan dengan itu, Achmad menjelaskan bahwa, Kegiatan MOMSEI adalah salah satu upaya KKP dalam mengantisipasi dampak dari perubahan iklim di tingkat regional. Kegiatan merupakan proyek percontohan dari Intergovernmental Oceanographic Commission Sub-Commission for the Western Pacific (IOC-WESTPAC). Proyek tersebut merupakan salah satu kegiatan South East Asia Global Ocean Observing System (SEAGOOS). Sementara, tujuannya adalah meningkatan kapasitas dan pengembangkan komunitas para ilmuwan muda di bidang kelautan sebagai landasan penting penguatan penelitian di kawasan Pasifik Barat. Selain itu, selama kegiatan ini, para peserta akan mendapatkan materi dari para pakar Indonesia, Tiongkok, Thailand dan Amerika Serikat. Adapun, MOMSEI yang digelar selama lima hari itu (9-13), merupakan hasil dari penguatan kerja sama antara Badan Litbang Kelautan dan Perikanan Indonesia dengan First Institute of Oceanography (FIO) Republik Rakyat Tiongkok. Sejalan dengan itu, nantinya setiap peserta akan mendapatkan tugas akhir dalam menyampaikan bahasan dampak pergeseran awal musim terhadap ekosistem dan sosial masyarakat di masing-masing negara.

Seiring dengan meningkatnya permintaan capacity building maka kegiatan MOMSEI Summer School telah dilaksanakan sebanyak empat kali ,yaitu di Qingdao China pada tahun 2010, lalu di Phuket, Thailand di tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, kegiatan yang ketiga kembali digelar di Provinsi Qingdao, China. Terakhir di tahun 2013, kegiatan ini digelar di Terengganu, Malaysia. Secara khusus, selain peserta dari negara-negara peserta MOMSEI, juga menerima peserta dari negara-negara yang berbatasan dengan Teluk Benggala, seperti India, Bangladesh, Maladewa dan Sri Lanka yang masuk dalam kerjasama GEF/FAO Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME). 







Sumber :

08 September 2014

Asia Pacific Media Forum (APMF)



Asia Pacific Media Forum (APMF) adalah acara tidak-untuk-keuntungan bagi para profesional yang terlibat dalam pemasaran, iklan dan media. 
Diadakan setiap dua tahun sekali, APMF dirancang untuk memicu kemajuan pengetahuan, inspirasi, dan ide-ide baru . Ini menyoroti tren pada pergeseran lanskap media, kecepatan adopsi konsumen dan dampaknya terhadap bisnis. 
Ini adalah proyek ‘labor-of-love’ dari para pemimpin industri dan dibangun dengan pola pikir dari industri untuk industri.



MEMENUHI STAKEHOLDERS 
  • APMF adalah salah satu forum media yang paling baik dieksekusi di wilayah APAC dengan speaker dan pakar industri kelas dunia.
  • Ini adalah pertemuan siapa yang dalam pemasaran, iklan dan media industri. Bahkan, sejak awal APMF pertama pada tahun 2005, para delegasi yang menghadiri forum adalah mereka yang menguasai sekira lebih dari 90% dari anggaran iklan media di Indonesia, dan pengambil keputusan juga sangat berpengaruh dari seluruh wilayah.
  • Ini adalah tanah yang ideal untuk memperkenalkan layanan baru, produk dan teknologi, tempat untuk mengeksplorasi kemungkinan dan peluang baru.



APMF 2014: CONNECT LEBIH 
Mengusung tema besar "Connect Deeper", APMF 2014 membawa maju pemikiran kunci yang akan membentuk bagaimana pemangku kepentingan industri harus menemukan kembali, mengeksplorasi dan cetakan pemikiran baru di konsumen, merek dan media hubungan.



Sumber :








Connect Deeper
18-21 September 2014
Bali Nusa Dua Convention Center,
Indonesia

07 September 2014

Idle Funds Idle Money Idle Cash

Idle Funds di PNPM Mandiri Perdesaan atau kalau di PNPM Mandiri Perkotaan biasa dikenal dengan Idle Money atau Idle Cash, belakangan ini menjadi trending topik di PNPM Mandiri secara umum. Idle Funds pada dana bergulir di PNPM Mandiri yang dikelola oleh UPK, mengindikasikan 2 hal :
  • Mengindikasikan masalah, sebab asumsinya masih banyak rumah tangga miskin (RTM) yang membutuhkan dana perguliran tersebut namun masyarakat tidak bisa mengaksesnya sehingga berpotensi merugikan masyarakat.  Dana bergulir di PNPM Mandiri, merupakan dana hibah untuk masyarakat, sehingga pemilik dana bergulir adalah masyarakat di suatu kecamatan.
  • Mengindikasikan hal baik. Masyarakat sudah makmur, sehingga tidak memerlukan dana bergulir lagi.

Hipotesis diatas memang memerlukan studi atau penelitian karena kebenarannya masih harus dibuktikan. 








Definisi


Idle Funds

Idle Fund adalah dana yang masih menganggur atau belum digunakan pada alokasi yang produktif bagi Bank 

Uang yang tidak diinvestasikan. Dana yang menganggur tidak membuat kembali dan biasanya digunakan untuk belanja. Contoh umum dana menganggur mencakup kas dan uang di rekening giro (Farlex Financial Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved). 
Uang, sebagai dana dalam rekening giro, yang tidak diinvestasikan dan karena itu tidak menghasilkan pendapatan. Investor yang ingin meningkatkan pendapatan mereka mencoba untuk menjaga dana menganggur untuk minimum (Wall Street Words: An A to Z Guide to Investment Terms for Today's Investor by David L. Scott. Copyright © 2003 by Houghton Mifflin Company. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.).

Definisi 'Dana yang Menganggur' 
Uang yang tidak diinvestasikan, dan oleh karena itu, tidak tertarik atau pendapatan investasi. Dana menganggur hanya dana yang tidak disimpan dalam tanpa bunga atau pelacakan investasi kendaraan, yaitu, tidak berpartisipasi dalam pasar ekonomi. Dana ini sering dianggap sebagai "dana terbuang" , karena mereka tidak menghargai dengan cara apapun. 
Investopedia menjelaskan 'Dana yang Mengendap' 
Dalam kasus di mana ada tingkat inflasi positif di negara domestik, dana menganggur justru akan turun nilainya dari perspektif daya beli, sebagai dana gagal untuk bersaing dengan tingkat inflasi. Satu orang pilihan harus memperoleh pemasukan dari dana, dengan tetap menjaga likuiditas dana tersebut, adalah melakukan investasi pada pasar uang atau rekening bunga jangka pendek yang akan memberikan deposan dengan tingkat jangka pendek yang menarik.


Idle Money 

Idle Money atau Uang diam adalah kasus dimana suatu perusahaan/orang  memiliki kelebihan uang yang tidak dimanfaatkan untuk waktu yang lama. (http://aercgroup.blogspot.com/2009/05/idle-money_10.html)

Idle money / barren money sebagaimana dalam enskilopedia Bank dan dan lembaga keuangan lainnya didefinisikan sebagai uang yang belum digunakan, seperti uang tunai yang tersimpan dalam peti atau kelebihan alat-alat likuid dalam suatu bank. Dalam berbagai literature banyak yang mengupas tentang definisi  idle money.
Teguh Wahyono, M.B.A., Aff.W.M mendefiniskan dana nganggur (Idle money) adalah Money that does not earn any income (such as interest) and thus may gradually lose its value due to inflation. Dalam konteks tersebut dana menganggur dapat diartikan sebagai dana yang tidak produktif dan oleh karenanya tergerus oleh inflasi. Dana menganggur juga disebut dengan barren money atau never money. (http://masselamet.wordpress.com/2013/07/29/idle-money-antara-ketakutan-dan-peluang/)


Idle Cash 

Business Dictionary mendefinisikan "idle cash" sebagai dana yang tidak diinvestasikan dalam kendaraan penghasilan. Idle cash memperoleh penghasilan bagi pemiliknya. Uang diparkir di rekening giro yang tidak membayar bunga adalah salah satu contoh idle cash. 
Menurut Investopedia, idle cash sering dianggap sebagai dana terbuang akibat kurangnya penghargaan. Idle cash benar-benar dapat menurunkan nilai dari segi daya beli karena tidak menjaga inflasi. Meskipun sering diinginkan untuk menyimpan beberapa dana cair untuk digunakan dalam membayar tagihan rutin, menempatkan uang dalam dana pasar uang atau alat investasi jangka pendek lainnya dapat menyediakan ketersediaan diinginkan untuk dana sementara masih meningkatkan nilai. 







Dampak


1. Idle Money menyebabkan Uang memiliki nilai tapi sama sekali tidak berharga karena tidak menghasilkan apa-apa. Misalnya Kita memiliki Uang sebesar Rp 100 Rb dan hanya kita simpan didalam dompet untuk beberpa waktu. Uang itu memiliki nilai tapi sama sekali tidak berharga Karena uang tersebut tidak lebih hanyalah selembar kertas bewarna yang ada gambar dan tulisan-tulisannya. (http://aercgroup.blogspot.com/2009/05/idle-money_10.html)

2. Tergerus inflasi. Bila kita memiliki dana nganggur sebesar 100 juta, dan tingkat inflasi adalah 8 persen per tahun. Maka dalam setahun nilai dana yang dimilikinya akan berkurang sebesar 8.000.000,-. Menghindari kerugian tersebut, sejumlah dana nganggur yang dimiliki sebaiknya diberdayakan. Tujuannya adalah mengembangkan, atau mengurangi gerusan inflasi terhadap sejumlah dana nganggur tersebut. (http://masselamet.wordpress.com/2013/07/29/idle-money-antara-ketakutan-dan-peluang/)







Masalah


Kenapa koq terjadi demikian? Sementara masyarakat yang membutuhkan cukup banyak antriannya. Usut punya usut, tenyata memang ada aturan yang membuatnya demikian (http://www.p2kp.org/forumdetil.asp?mid=50149&catid=4).

Kalau dana yang harusnya dimanfaatkan masyarakat miskin utk mengembangkan usahanya ini ditahan oleh pengurus lembaga pemberdayaan ekonomi di PNPM Mandiri dan hanya disimpan di bank dan menikmati bunganya untuk kepentingan pengurus ini adalah kejahatan kemanusiaan karena membuat masy miskin tidak bisa memanfaatkan haknya. Tentu akan kami audit lembaganya dan bila masih menahan dana masy tsb dan bilamana masy yang menjadi pemilik dana yang ditahan oleh pengurus itu ingin dibubarkan lembaga tsb kami dari pokja tanpa ragu akan menindak lanjutinya. Segera salurkan dana milik masy kpd masy miskin. Ini bukan milik lembaga tertentu tapi ini milik masyarakat dan menjadi bagian dari pemberdayaan mereka (https://www.facebook.com/aki.jojonsujanaroyat).

Pendampingan dari team konsultan/team fasilitator belum efektif dan optimal, sehingga pergerakan KSM (dan anggotanya) dalam menjalankan usaha serta tingkat kesehatan penggunaan dana (PB) masih rendah bila dikorelasikan dengan tujuan utama dari proses pembelajaran pinjaman bergulir dlm PNPM MP yakni meningkatkan pembelajaran para PS-2 bagaimana melakukan peningkatan aksesibilitas terhadap modal keuangan mikro untuk mengembangkan usaha sector UMKM baik dalam usaha barang maupun jasa.
Kualitas UPK dan BKM dalam manajemen dana pinjaman bergulir masih lemah terutama dalam perencanaan KAS serta manajemen perencanaan perguliran dana.
Mungkin juga pengaruh dari produk kebijakan yang tidak membuat penciptaan iklim yang bebas dan bertanggung jawab terhadap BKM dan UPK dalam tata kelola dana PB karena terdapat berbagai aturan kebijakan diberlakukan secara nasional. Kebijakan tsb kurang membuat kepastian untuk mengakomodasi kondisi dan situasi lokal. Hal ini juga berkaitan dengan kepercayaan diri para team fasilitator pemberdayaan untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas akan makna pinjaman bergulir dan tata kelola UPK dalam konteks sistem pemberdayaan pada PNPM MP.
Persoalan kelembagaan juga menjadi bagian pemicu atas kondisi kualitas efektifitas dana likuid di UPK akhirnya menjadi idle. Status UPK yang tidak jelas status hukumnya, pola hubungan dan tata peran antara BKM-UPK dan Pemerintah lokalnya, cakupan wilayah dan anggota sasaran pelayanannnya (target group) yang harus dihitung secara cermat berapa minimum orang yang dilayani agar tercapai titik impas. Jumlah yang dilayani dengan satuan biaya pelayanan (cost of services/fund). Beberapa faktor tersebut, menentukan ‘nasib” keberlanjutan UPK sebagai bagian dari entitas lembaga keuangan mikro atau hanya entitas lembaga untuk pembelajaran tanpa memikirkan bagaimana sustainabilitasnya (https://www.facebook.com/yono.karyono.7).

Penyebab pertama adalah aturan perguliran yg diatur dalam PTO tidak memungkinkan dana tersebut bergulir cepat (kurang fleksibel, kehati-hatian tinggi). 
Kedua, pembinaan kelompok kurang maksimal. Jadi pinjaman hanya diberikan begitu saja tanpa dibarengi dengan pendampingan usaha (https://www.facebook.com/wahyuddin.kessa).

Kalo ada dana mengendap di UPK, tetapi karena memang sudah tidak ada orang miskin yang butuh bantuan permodalan, ya nggak masalah. Maslaahnya kalau dana di UPK mengendap, sementara warga miskin masih banyak yang membutuhkan bantuan permodalan. Sebagaian dari mereka bahkan harus mengakses permodalan deri sumber lain dengan bunga yang mencekik. Berarti masih ada banyak warga miskin yang tdk UPK-able. Tapi memang butuh pendampingan yang serius (https://www.facebook.com/nanang.martono).

tolong dicari benar2 penyebab kenapa dana tersebut tidak tersalurkan., karena bisa saja ini kesalahan sistem atau malah anjuran dari tingkat atas yang mengatas namakan kepentingan program dan lain-lain..... jujur saja., biasanya pelaku atau lembaga tingkat bawah itu gak pernah menghambat dan neko-neko., kecuali ada anjuran dari tingkat atas., jadi BPK dan BPKP benar2 harus jeli melihat penyebab dari tersendat pencairan dana tsb., jgn sampai seperti biasa, HUKUM hanya menjerat orang-orang kecil tingkat bawah (https://www.facebook.com/abdullah.sajad.5).



Solusi / Pemecahan Masalah


Sedikit solusi kalau ente pada berani :
Indikator RLF boleh dipakai tapi JANGAN DIJADIKAN TARGET,
Buat target baru yang lebih fokus pada KSM, sehingga pendampingan akan fokus di pengembangan KSM,
Beri kemudahan pada KSM yang usahanya memang belum lancar, misal dengan pinjaman musiman dulu, gress period, dan juga kemudahan administrasinya,
Jika KSM memang belum sanggup membayar pokoknya biarkan memperpanjang pinjamannya asalkan mereka masih mengakui pinjam dan membayar jasanya, jadwal ulang gak usah dipermasalahkan, di bank saja diperbolehkan kenapa kita malah membatasi
Perbaiki UPK dengan menjadikan mereka pekerja bukan relawan karena tugasnya memang cukup berat dan menerus
Rasanya hal ini lebih membantu dan indikatorpun akan menjadi baik dengan sendirinya 
TINGGAL BERANI APA TIDAK 

Persoalan pinjaman bergulir harus menjadi konsern team konsultan bukan hanya satu USK pada Team KMP-KMW-Team KORKOT s.d. Team Fasilitator. Cerminan obyektif apakah kualitas pendampingan PNPM MP baik atau tidak, bukti nyatanya diantaranya adalah dari kualitas pinjaman bergulir.
Harus segera ada perbaikan dan penyempurnaan sistem peningkatan kapasitas pendampingan team fasilitator. Tanpa perbaikan dan perubahan mendasar terhadap sistem pendampingan, maka persoalan ini tidak akan memecahkan akarnya. Strategi pendampingan harus berorientasi kepada kultur kaji tindak (riset aksi) serta pengembangan struktur kepemerintahan yang baik (good governance) terutama di tingkat komunitas (BKM-UPK dan Pemerintah lokalnya (Kelurahan dan desanya).
UPK dan KSM diperkuat agar memiliki perencanaan usaha serta tata kelola usaha baik dalam tata kelola (manajemen dana dan manajemen kas) serta perencanaan usaha sector riel barang dan jasa.
Pengendalian internal dalam tata kelola dana PB oleh BKM (BP-UPK) bersama pemerintah lokal/setempatnya menjadi sangat penting , selain pendampingan KSM. Oleh karena itu, budaya pertemuan rutin antara UPK-BKM-Pemerintah Kelurahan dan Pengurus-pengurus KSM harus menjadi bagian utuh untuk mengevaluasi permasalahan dan pengembangan potensi serta RTL bulanan berkaitan dengan manajemen dana PB. Untuk itu, team fasilitator harus mampu bagaimana menjamin kualitas pertemuan organisasi masyarakat warga (OMW) yang menjadi dampingannya.
Perlu disiapkan strategi pengembangan kelembagaan UPK agar menjadi lembaga keuangan mikro yang kokoh dengan status kelembagaan yang jelas dan dapat bermitra dengan berbagai pihak agar berkelanjutan.

Dalam mengatasi persoalan tersebut banyak cara dan kebijakan yang dilakukan UPK PNPM MPd Kecamatan Karangreja selama ini. Adapun kebijakan kebijakan itu yaitu pada dasarnya untuk memudahkan dan mengefektifkan pengelolaan dana seperti : penurunan suku bunga pinjaman,  penambahan jumlah anggota kelompok, penambahan alokasi pinjaman, pengembangan/penciptaan kelompok baru dan penerapan diversifikasi skema kredit. Namun kebijakan ini juga tidak lepas dari plus minus ketika diaplikasikan dilapangan apalagi jika dilakukan dengan tidak hati-hati justru akan menambah persoalan baru (http://masselamet.wordpress.com/2013/07/29/idle-money-antara-ketakutan-dan-peluang/).















06 September 2014

Bisnis Rokok vs Anti Rokok









Minggu, 27 Juni 2010 , 17:00:00
Dari Buku Nicotine War, Anti Tesis Gerakan Anti Tembakau (1)
Bisnis Besar Dibalik Perang Anti Rokok


Aktivitas merokok menjadi komoditi bisnis industri  farmasi, yang kini sedang gencar membunuh industri tembakau. Fenomena ini terungkap dalam  Buku Nicotine War: Perang Nikotin dan Pedagang Obat. Sebuah buku terjemahan dari hasil riset dan kajian Wanda Hamilton, aktivis Fight  Ordinances and Restrictions to Control and Eliminate Smoking (FORCES) International.  Berbagai agenda pakar medis mengenai dampak merokok  bagi kesehatan pun dipertanyakan kebenarannya,

Merokok selalu dikritik  merusak kesehatan. Namun, melalui bukunya Nicotine War: Perang Nikotin dan Pedagang Obat- Wanda Hamilton membantah soal itu. Dalam risetnya, Wanda  menyebut perdebatan soal rokok maupun produk tembakau bukan sekadar argumentasi teknis medis yang bebas nilai, tentang sehat dan tidak sehat. Tetapi, sudah memasuki ranah persaingan bisnis korporasi yang dilakukan oleh para pemain industri farmasi. Terutama, para produsen obat penghenti rokok, seperti permen karet Nicorette, Koyok Nicoderm dan Nicotrol, obat hisap dan semprot Nicotrol maupun Zyban


Menurut Wanda, produsen farmasi ini berada di belakang penggiat antitembakau yang belakangan ini sibuk mengkampanyekan bahaya-bahaya tembakau. Mereka ngotot menekan pemerintah, dan bahkan merasuk melalui organisasi masa (Ormas) untuk membuat regulasi pengetatan atas tembakau. Tidak cukup dengan regulasi, penggiat  antitembakau juga masuk ke wilayah ormas untuk mengeluarkan fatwa, bahwa merokok itu dosa (haram red). Ketika penggiat anti tembakau sibuk berkampanye, korporasi -korporasi internasional yang diuntungan dari kegiatan ini sibuk menghitung peluang, meraup keuntungan dari bisnis nikotin.

Gencarnya perang global melawan tembakau diawali dengan lahirnya Prakarsa Bebas Tembakau (Free Tobacco Inisiative). Gerakan ini merupakan salah satu program  WHO Cabinet Project. Dimana program ini merupakan implementasi dari Kebijakan WHO "Health for All in the 21ist Century" atau Kesehatan untuk Semua di Abad ke 21, dibawah kepemimpinan Direktur Jenderal WHO Dr. Gro Harlem Brundtland. Harlem adalah mantan Perdana Menteri Norwegia. Dokter dan politisi gaek yang terpilih menjadi pimpinan WHO pada Mei 1998.

Proyek Prakarsa Bebas Tembakau ini disponsori tiga korporasi farmasi, Pharmacia & Upjohn, Novartis dan Glaxowelcome. Kemudian ketiganya memproklamirkan kemitraan dunia di Forum Ekonomi  Duni di Davos, Swiss tahun 1999.  Dalam kesempatan itu, Brundtland juga menegaskan, bahwa ketiga koorporasi itu  menjadi mitranya dalam memproduksi  Nicotine Replacement Treatment (NRT).

Awal tahun 2000, dalam Konferensi Dunia tentang Tembakau dan Kesehatan ke 11 di Chicago kembali dikobarkan semangat memerangi tembakau. Ribuan pendukung, yang terdiri para praktisi kesehatan itu menyatakan sepenuhnya bebas dari asap tembakau. Alhasil, konferensi ini hanya membahas agenda tunggal mencari tahu, bagaimana melenyapkan iblis bernama tembakau dari muka bumi.

Tiga lembaga penggiat antitembakau menjadi tuan rumah kegiatan ini, American Medical Association, American Cancer Society dan Robert Johnson Foundation. Mereka menyebut Konferensi ini sebagai konferensi terbesar di dunia untuk para ahli pengendali tembakau. Untuk itu, tiga komunitas itu menggandeng beberapa sponsor, seperti American Heart Association,  American Lung Association, US Conters for Disease Control and Prevention, dan masih banyak lagi, termasuk 
dengan WHO yang bertindak sebagai tuan rumah kehormatan.

Sedangkan sebagai penyandang dananya, tercatat empat perusahaan koorporasi besar Glaxo Wellcome, Novartis, Parmacia dan SmithKline Becham. Dimana ke empat koorporasi itu memproduksi obat-obatan pengganti Nikotin. Begitu menonjolnya perusahaan farmasi dalam pertemuan ini, sehingga konferensi tersebut mirip dengan pekan raya obat-obatan dibandingkan sebuah konferensi kesehatan terbesar di dunia.

Salah satu sesi paling populer dalam pertemuan ini, adalah Pleno Nikotin. Pertunjukan terbesar yang disponsori oleh SmithKline Beecham (SKB), produsen Koyok Nicoderm dan permen karet Nicorrete. Dalam salah satu sesinya yang didukung SKB, dipimpin oleh Judith Wilkenfeld dari kelompok bebas tembakau untuk Anak, dan Karen  Gerlach dari Robert Wood Johnson Foundation adalah kampanye Rokok Ringan: Masalah dan kemungkinan Solusinya. Melalui siaran persnya, SKB menegaskan bahwa pembahasan topik-topik tersebut di atas melalui pendekatan ilmiah dan kesehatan publik untuk melawan siasat industri tembakau.

Secara keseluruhan, konferensi Dunia tentang Tembakau dan Kesehatan ke 11 menjadi ajang promosi bagi industri farmasi. Namun, acara ini juga berhasil memperkokoh jaringan industri farmasi dengan organisasi-organisasi anti tembakau global, para pemuka kedokteran, WHO maupun badan-badan resmi pemerintahan federal AS. Koneferensi ini juga menghasilkan semangat - sebuah kesepakatan tak tertulis- bagi para aktivis anti tembakau untuk terus menggelorakan semangat demi mengambil kendali nikotin dari perusahaan tembakau.

Gerakan anti merokok sebenarnya sudah dipelopori oleh para ilmuwan dari Pharmacia sejak tahun 1962. Sebelum laporan pertama Surgeon General tentang dampak merokok bagi kesehatan. Sebuah riset pertama yang mengaitkan bahaya merokok dengan kesehatan paru-paru. Melalui gerakanya, Pharmacia nampaknya menyadari betul bahwa Nikotin adalah zat dalam tembakau yang mendorong kebiasaan  - atau membuat ketagihan - bagi pemakainya. 

Dan Pharmacia merupakan perusahaan pertama yang mengembangkan produk terapi pengganti nikotin pada tahun 1971, yang dengan memproduksi permen karet dengan merk  Nicorette. Meski begtu, produk ini baru merambah pasar  tujuh tahun kemudian yakni pada tahun 1978.  Pada tahun itu pula SmithKlein Beecham kali pertama memasarkan Nicorette.

Pada awal tahu  1980-an Jed Rose seorang peneliti dari Duke University mematenkan penemuannya Koyok Nikotin Transdermal. Kemudian, koyok ini menjadi basis produk Nicoderm dari SmithKline dan produk Nicotrol dari Mcneil Consumer Products - anak perusahaan Johnson & Johnson. Kedua koyok itu, sebenarnya diproduksi oleh Pharmacia.

Pada tahun 1990-an perusahaan-perusahaan Pharmasi itu mulai membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga kesehatan publik. Dan pada tahun 1991- Robert Wood Johnson Foundation (RWJF) - pemegang saham tunggal terbesar Johnson & Johnson memulai program hibah anti tembakau, mendanai program-program anti tembakau dan riset kecanduan nikotin. Kemudian, pada tahun 1995 RWJF berhasil menempatkan wakilnya di Komite Antarlembaga AS untuk Rokok dan Kesehatan, membantu mengordinasi pengendalian tembakau nasional. Setahun berikutnya, 1996 Centers for Disease Control memasukkan RWJF sebagai mitra pengendalian tembakau.

Gebrakan RWJF kemudian diikuti korporasi industri pharmasin lainnya, seperti  Glaxo Welcomme, Novartis dan Pharmicia yang pada tahun 1999 mengumumkan diri telah bermitra dengan WHO dan mencanangkan perang terhadap nikotin. Pada akhirnya, badan kesehatan publik global ini pun hanya bisa menari mengikuti iringan gendang yang ditabuh oleh perusahaan-perusahaan farmasi itu. Sebab, kampanye anti tembakau dimulai melalui menaikkan pajak tembakau, mencap jahat bagi nikotin, mengeluarkan larangan merokok dan berhenti merokok melalui produk-produk farmasi tertentu, kampanye berhenti merokok, serta menawarkan rangkaian penanganan bagi pecandu rokok.

Berbagai kampanye itu, kata Wanda Hamilton jelas hanya menguntungkan para produsen farmasi itu. Karena itu pula, perusahaan farmasi itu berani membiayai kampanye global untuk badan-badan pengendali tembakau global di Chicago pada tahun 2000, yakni Konferensi  Dunia tentang Tembaau dan Kesehatan ke 11. Melalui langkahnya itu, perusahaan-perusahaan farmasi mengklaim sudah berada di jalur yang benar dalam memenangkan perang nikotin. (aj/jpnn -bersambung)

Sumber :







17 Juni 2014 | 11:48 wib
Smoke Free Rangers Gagas Pembuatan Permen Antrum

image

BERANGKAT dari keresahan mengamati perilaku masyarakat yang belum menyadari akan bahaya rokok dan kerugian di dalamnya, empat sekawan yang menyebut diri mereka SMOKE FREE RANGERS bersikeras menciptakan Desa Bebas Asap Rokok di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
Tim solid yang tergabung dalam Program Kreativitas Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro itu beranggotakan Widya Ratna Wulan (21), Rachman Ramadhana (22), Dewi Mulyaningsih (20), dan Nabilah Fairussiyah (19).
Mereka lalu menciptakan sebuah solusi konkrit untuk masalah ini salah satunya melalui pengembangan masyarakat kelurahan Meteseh menjadi Desa Bebas Asap Rokok.
Melalui pengajuan proposal Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat yang akhirya didanai oleh Dirjen Perguruan Tinggi, keempat sekawan ini optimistis mampu menciptakan Tim Konseling Berhenti Merokok.
Adapun sasaran pemberdayaan mereka adalah ibu-ibu anggota PKK dan Sub Kesehatan Desa Kelurahan Meteseh yang dilatih untuk menjadi konselor bapak-bapak yang masih merokok agar berhenti merokok melaui inovasi baru, yaitu Permen ANTRUM (Anti Nicotin Citrus Gum) yang bermanfaat menghambat ketergantungan nikotin untuk merokok.
Langkah-langkah konkrit yang telah dilakukan oleh SMOKE FREE Rangers adalah mengadakan pelatihan rutin yang telah dilaksanakan pada (14/4), (15/5) dan (27/5).
Kegiatan dalam pelatihan tersebut yaitu Pelatihan awal tentang bahaya dan kerugian rokok, Pelatihan Konseling Berhenti Merokok untuk para ibu-ibu, sekaligus simulasi langsung menjadi konselor kepada bapak-bapak yang merokok,
Menariknya, selain pemberdayaan ibu-ibu PKK dan SKD Kelurahan Meteseh dalam hal konseling berhenti merokok, dilakukan juga pembuatan permen ATRUM yang mampu menghambat keinginan untuk merokok dan efek ketergantungan nikotin.
Pemen ANTRUM ini merupakan media penghambat ketergantungan nikotin pada perokok yang dikemas dalam permen rasa jeruk berdasarkan artikel ilmiah yang mereka dapatkan.
Permen ini sudah diuji coba oleh beberapa perokok aktif dimana sebelum merokok mereka mengkonsumsi permen tersebut dan ketika sudah merokok, efek dari permen tersebut adalah membuat rasa mual dan asam dalam mulut sehingga perokok aktif enggan merokok karena rasanya yang tidak enak.
Alasan lain mengambil sasaran ibu-ibu adalah karena mereka merupakan kepanjangan tangan masyarakat untuk kesehatan keluarganya terutama suami dan anak-anaknya yang dalam hal ini mereka adalah perokok.
Harapannya ibu-ibu ini setelah diberi pelatihan konseling berhenti merokok dengan media permen ANTRUM sebagai media promosi kesehatan stop merokok yang mereka produksi dan kemas secara mandiri, mampu menjadi konselor pribadi bagi keluarga dan masyarakat Kelurahan Meteseh sehingga jumlah bapak-bapak yang merokok berkurang, minimal jumlah rokok yang mereka konsumsi.
Seperti jargon yang mereka dengungkan, "Healthy Inside, Smoke Free Outside", keempat sekawan ini optimistis bapak-bapak yang merokok akan lebih sehat fisiknya karena tidak merokok, dan udara di lingkungan yang bersih karena bebas asap rokok.

(Widya Ratna Wulan/CN19) 

Sumber :





Kongres Pergerakan Desa








Hadiri Kongres Pergerakan Desa, Jokowi Diminta Perkuat Komunitas Pedesaan
Rivki - detikNews

Foto: Rivki/detikcom

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo siang ini menghadiri acara Kongres Pergerakan Desa di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jokowi diminta memperkuat komunitas pedesaan.


Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini langsung disambut oleh para peserta saat datang sekitar pukul 11.30 WIB, Sabtu (6/9/2014). Ketua Kongres Gerbang Sari, Mooryati Soedibyo ikut menyambut Jokowi.

Acara ini merupakan seminar yang akan membahas masalah-masalah desa. Mereka juga akan menyampaikan produk-produk UKM yang dibuat di desa-desa.

"Kongres Pergerakan Desa, diharapkan mengawal mendampingi dan memecahkan masalah-masalah dan akan menyampaikan ke bapak," ujar Ketua Sterring Komite, Joko Widiatmoko dalam sambutannya.

Penyelenggara acara meminta kepada Jokowi agar peran komunitas pedesaan diperkuat. Dia berjanji akan terus mengawal Jokowi hingga 5 tahun ke depan sebagai presiden RI.

"Kami akan mengawal bapak hingga 5 tahun ke depan. Kalau bapak sering bilang wong ndeso, ya kamilah wong ndeso sesungguhnya," ujarnya.


Sumber :







Jokowi Siapkan Sistem Pengucuran Dana untuk Desa
M Rodhi Aulia 

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tengah menyiapkan sistem pengucuran dan penerimaan anggaran untuk desa. Sistem yang baik harus dibangun untuk mencegah munculnya tersangka korupsi dari desa. Terlebih, anggaran untuk desa hingga miliaran per tahun.

"Menyiapkan bagaimana itu (anggaran) bisa sampai ke desa. Yang kedua, menyiapkan sistem manajemen di desa itu. Artinya, mereka punya perencanaan yang baik, organisasi yang mengelola itu juga siap," kata Jokowi dalam sambutannya di acara Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri yang bertajuk Kongres Pergerakan Desa 2014, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu, (6/9/2014).

Pengawasan terhadap pengucuran dan penerimaan anggaran harus dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga potensi penyelewengan di tingkat desa dapat diatasi dengan baik. "Setelah itu, dari pusat, pengawasannya juga harus jelas seperti apa sistemnya. Kalau itu tidak disiapkan, uang yang berpuluh triliun itu bisa akan menjadi masalah," imbuh Jokowi.
(Jco)


Sumber :

05 September 2014

PNPM Mandiri Akan Berakhir Pada Tahun 2015

Berakhirnya PNPM Mandiri pada tahun 2015, memang sudah direncanakan sejak PNPM Mandiri diluncurkan pada tahun 2007. Dalam buku pedoman, disebutkan ada periodisasi pelaksanaan PNPM Mandiri, yaitu :
  1. Tahun 2007-2009 tahap pembelajaran atau pemberdayaan
  2. Tahun 2010-2012 tahap kemandirian
  3. Tahun 2013-2014 tahap keberlanjutan
  4. Tahun 2015 tahap exit strategy






Kaidah dalam Utang Piutang

7 Kaidah dalam Menagih Utang (Bagian 01)


Islam tidak pernah menyia-nyiakan amal hamba. Sampaipun sekedar memberikan bantuan yang ringan bagi orang lain. Termasuk memberikan utang kepada orang lain, yang itu pasti dikembalikan. Padahal kita tahu, dalam memberikan utang untuk tempo pendek, tidak ada harta kita yang berkurang, selain karena pengaruh propaganda orang kafir, penurunan nilai mata uang (time value of money).

Namun umumnya orang yang memberi utang, merasa cemas ketika uangnya yang berada di tangan orang lain. Dan Allah yang Maha Pemurah, tidak menyia-nyiakan kebaikan hamba, sekalipun yang dia korbankan hanya perasaaan dan kecemasan karena menyerahkan uang kepada orang lain, Allah gantikan ini dengan pahala.


Dalam hadis, dari Ibn Mas’ud, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

كل قرض صدقة

“Setiap menghutangi orang lain adalah sedekah.” (HR. Thabrani dengan sanad hasan, al-Baihaqi, dan dishahihkan al-Albani)

Kemudian, dari Abu Umamah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ada seseorang yang masuk surga, kemudian dia melihat ada tulisan di pintunya,

الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر

“Sedekah itu nilainya sepuluh kalinya dan hutang nilainya 18 kali.” (HR. Thabrani, al-Baihaqi dan dishahihkan al-Albani dalam Shahih Targhib)

Juga dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أحدهما لو تصدق به

Siapa yang memberi utang dua kali karena Allah, maka dia mendapat pahala seperti sedekah dengannya sekali. (HR. Ibnu Hibban 5040 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).

Terlebih lagi ketika orang yang berutang mengalami kesulitan, kemudian dia memberikan penundaan pembayaran. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam janjikan pahala yang besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ

Barangsiapa yang memberi waktu tunda pelunasan bagi orang yang kesusahan membayar utang atau membebaskannya, maka Allah akan menaunginya dalam naungan (Arsy)-Nya pada hari Kiamat yang tidak ada naungan selain naungan (Arsy)-Nya. (HR. Ahmad, 2/359, Muslim 3006,  dan Turmudzi 1306, dan dishahihkan al-Albani).


Islam memberikan aturan dalam masalah utang-piutang, agar orang yang memberikan utang (kreditur) tidak terjebak dalam kesalahan dan dosa besar, yang akan membuat amalnya sia-sia. Dosa itu adalah dosa riba dan kedzaliman. Karena umumnya riba dan tindakan kedzaliman, terjadi dalam masalah utang piutang.

Pertama, islam menyarankan agar dilakukan pencatatan dalam transaksi utang piutang. Terlebih ketika tingkat kepercayaanya kurang sempurna. Semua ini dalam rangka menghendari sengketa di belakang. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. al-Baqarah: 282)

Dalam tafsir as-Sa’di dinyatakan,

الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها، لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم

Perintah untuk mencatat semua transaksi utang piutang, bisa hukumnya wajib, dan bisa hukumnya sunah. Mengingat beratnya kebutuhan untuk mencatatnya. Karena jika tanpa dicatat, rentan tercampur dengan bahaya besar, kesalahan, lupa, sengketa dan pertikaian. (Tafsir as-Sa’di, hlm. 118).

Kedua, Allah memerintahkan kepada orang yang memberikan utang, agar memberi penundaan waktu pembayaran, ketika orang yang berutang mengalami kesulitan pelunasan.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan  menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu  mengetahui. (QS. al-Baqarah: 280)

Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan,

يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال: { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة } لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي ثم يندب إلى الوضع عنه، ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل

Allah perintahkan kepada orang yang memberi utang untuk bersabar terhadap orang yang kesulitan, yang tidak mampu melunasi utangnya. ”Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan..” tidak seperti tradisi jahiliyah. Mereka mengancam orang yang berutang kepadanya ketika jatuh tempo pelunasan telah habis, ’Kamu lunasi utang atau ada tambahan pembayaran (riba).’ Kemudian Allah menganjurkan untuk menggugurkan utangnya, dan Allah menjanjikan kebaikan dan pahala yang besar baginya (Tafsir Ibnu Katsir, 1/717).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjanjikan baginya pahala sedekah selama masa penundaan. Beliau bersabda,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ

Siapa yang memberi tunda orang yang kesulitan, maka dia mendapatkan pahala sedekah setiap harinya. Dan siapa yang memberi tunda kepadanya setelah jatuh tempo maka dia mendapat pahala sedekah seperti utang yang diberikan setiap harinya. (HR. Ahmad 23046, Ibnu Majah 2418 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).







Judul asli : 7 Kaidah dalam Menagih Utang (Bagian 01)

Asteroid 2014 RC



Grafik ini menggambarkan bagian dari asteroid 2014 RC melewati Bumi pada tanggal 7 September, 2014 Pada saat pendekatan terdekat, batu angkasa akan menjadi sekitar sepersepuluh jarak dari Bumi ke bulan. Waktu yang ditunjukkan pada grafik Universal Time. NASA / JPL-CALTECH



Pada hari Minggu (7 September), sebuah asteroid sebesar rumah akan terbang melewati Bumi pada jarak hanya 25.000 mil - itu sepersepuluh dari jarak dari Bumi ke bulan - mungkin memberikan beberapa belahan bumi selatan langit-pengamat sekilas fajar pada hari Senin. 


20 meteran (60 kaki) asteroid lebar 2014 RC ditemukan pada 31 Agustus oleh Catalina Sky Survey dekat Tucson, Arizona., Dan kemudian secara mandiri mendeteksi malam berikutnya oleh Pan-STARRS 1 teleskop, di Maui, Hawaii. Pengamatan Tindak lanjut dengan cepat menyimpulkan bahwa ini batu ruang tertentu ditakdirkan untuk membuat pendekatan yang sangat dekat dengan planet kita, mencelupkan dekat dengan jarak orbit geosynchronous komunikasi dan satelit cuaca. 

Meskipun ini batu ruang tertentu relatif kecil, itu kira-kira ukuran yang sama seperti meteor yang meledak di Chelyabinsk, Rusia, pada 15 Februari, 2013 Bahwa asteroid kecil meledak dengan 30 kali lebih banyak energi daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima ketika itu menghantam atmosfer, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menyebabkan ribuan cedera dan jutaan dolar kerusakan properti. 

Untungnya, tidak ada risiko dari 2014 RC memukul bumi dan bahkan jika itu terjadi, itu akan berdampak lebih mungkin langit di atas bagian berpenghuni dari dunia. Tapi tergantung pada komposisi - yang diketahui saat ini - itu bisa memberikan dampak energik. 

Meskipun tidak akan memukul (dan astronom tidak percaya itu akan menjadi ancaman di masa mendatang) asteroid akan membuat titik pendekatan terdekat selama Senin pagi atas Selandia Baru pada 06:18 waktu setempat (2 : 18 pm EDT, Minggu), astronom amatir sehingga dengan teleskop kecil mungkin dapat memilih yang ngebut 11,5 besarnya dot di langit senja. 

Acara ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa tata surya penuh sesak dengan jutaan asteroid kecil dan deteksi dini mereka tidak hanya menunjukkan bahwa teknik astronomi kita membaik, dengan erat mengamati asteroid flybys kita dapat lebih memahami apa batuan ruang angkasa ini terbuat dari dan menguraikan apakah atau tidak mereka dapat menimbulkan ancaman selama orbit masa depan.







Sumber :

04 September 2014

Prees Confrence : Perjuangan KKP Menuai Hasil



Setelah beberapa saat lamanya, nelayan sulit dalam mendapatkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional melaut, kini angin segar pun datang pada nelayan. Harapan nelayan untuk kembali mendapatkan pasokan solar bersubdisi menemukan titik terang. Pasalnya, tak kurang dari sebulan lamanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tengah memperjuangkan nasib nelayan agar mendapatkan jatah solar bersubsidi, berhasil meyakinkan para pemangku kepentingan terkait agar segera membuka kembali kran pembatasan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan. Hasilnya, alokasi pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan di tahun 2014 sebesar 1.800.000 KL. Kesepakatan ini, sebagai bentuk sinergi KKP dengan Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, BPH Migas dan Pertamina. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo di Jakarta, Kamis (4/9).


Sebagai informasi, dari hasil koordinasi KKP bersama pemangku kepentingan terkait telah dihasilkan lima kesepakatan penting dalam normalisasi pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan. Kelima kesepakatan tersebut yakni, sampai akhir tahun ini, alokasi BBM bersubsidi/JBT Jenis Minyak Solar untuk nelayan mencapai 702.540 KL. Adapun rincian saluran dari PT. Pertamina sebesar 670.000 KL, PT. AKR sebesar 31.379 KL dan PT. SPN sebesar 1.160 KL. Kedua, untuk pengaturan dalam pendistribusian minyak solar bersubsidi akan dilakukan oleh pihak KKP bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan PT. Pertamina. Selain itu, untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) bersubsidi, KKP akan menyampaikan pembagian alokasi per wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki SPDN/SPBN/SPBB per 2 (dua) bulan dilengkapi dengan rencana volume pendistribusian BBM bersubsidi/JBT di masing-masing wilayah tersebut. “Dalam pembagian alokasi BBM bersubsidi per wilayah, KKP masih menunggu rincian kuota/alokasi dan rencana volume pendistribusian BBM bersubsidi/JBT dari masing-masing Daerah,” jelas Sharif.

Lalu kesepakatan keempat, yakni pendistribusian JBT kepada nelayan di suatu wilayah harus melalui penyalur SPDN/SPBN/SPBB yang ada di wilayah tersebut dan bila tidak terdapat penyalur tersebut maka dapat diambil di SPBU/APMS yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota dan/atau Terminal BBM PT. Pertamina (Persero). Dan terakhir, KKP bersama-sama Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, BPH Migas dan Pertamina akan menyiapkan rencana kebutuhan BBM bersubsidi/JBT khusus untuk nelayan Tahun 2015 per Kabupaten/Kota dengan nomenklatur khusus BBM bersubsidi untuk nelayan.

Sejalan dengan itu, untuk tahun 2014, KKP telah mengusulkan kuota BBM bersubsidi untuk sektor kelautan dan perikanan sebesar 2.795.147 KL. Adapun rinciannya yakni alokasi BBM untuk perikanan tangkap sebesar 1.195.147 KL dan perikanan budidaya sebesar 600.000 KL. Sementara, jika berkaca pada data tahun 2013, penyerapan BBM di tingkat nelayan hanya mencapai 1.698.424 Juta Kl. Untuk itu KKP meminta PT Pertamina selaku penyalur BBM bersubsidi agar menyampaikan data tentang penyerapan BBM para nelayan pada setiap titik distribusi BBM.

Seperti diketahui sebelumnya, dengan terbitnya UU No. 12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014, volume kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta KL menjadi 46 juta KL. BPH Migas telah mengeluarkan surat edaran tentang pengendalian Solar dan Premium agar kuota sebesar 46 juta KL bisa cukup sampai dengan akhir tahun 2014. Disamping itu, melalui surat edaran BPH Migas No. 937/07/Ka BPH/2014 yang ditujukan kepada badan usaha penyalur BBM PSO yakni, PT. AKR, PT. SPN dan PT Pertamina (Persero) memuat perihal pengendalian konsumsi BBM tertentu tahun 2014. Adapun rincian yakni, BBM jenis minyak solar (Gas Oil) mulai 4 Agustus 2014 dilayani jam 08.00 – 18.00, BBM jenis minyak solar (Gas Oil) dikurangi 20 persen di lembaga penyaluran nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS) serta dalam penyaluran BBM mengutamakan kapal < 30 GT. Selanjutnya surat edaran BPH Migas menjelaskan bahwa pembatasan waktu penjualan Solar bersubsidi dilaksanakan untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali akan dibatasi dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 untuk cluster tertentu. Penentuan cluster tersebut difokuskan untuk kawasan industri, pertambangan, perkebunan dan wilayah-wilayah yang dekat dengan pelabuhan dimana rawan penyalahgunaan solar bersubsidi. Sementara itu, untuk lembaga penyalur yang terletak di jalur utama distribusi logistik, tidak dilakukan pembatasan waktu penjualan solar.

Hasilnya, akibat dari pengendalian penyaluran BBM bersubsidi ini, harga komoditas pun mengalami lonjakan, hal ini lantaran pasokannya menurun karena berkurangnya hari melaut para nelayan. kondisi kelangkaan tersebut telah berdampak langsung kepada terjadinya pengurangan produksi, kenaikan biaya produksi dan kenaikan biaya distribusi. Sebabnya, BBM merupakan komponen terbesar dalam operasional nelayan, yakni sekitar 60 persen. Pada saat yang sulit tersebut, para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha perikanan tangkap memerlukan bantuan dari berbagai pihak khususnya penyediaan BBM yang bersubsidi. Tercatat, saat ini nelayan Indonesia hanya memiliki 560.000 unit kapal, dimana 3000 kapal bertonase 30-100 Gross Ton (GT) dan sisanya merupakan nelayan kecil yang menggunakan kapal di bawah 30 GT. Padahal jika merujuk, data PT. Pertamina penyerapan BBM di tingkat nelayan per 31 Juli 2014 hanya sebesar 1.073.667 KL. Sementara untuk periode Agustus hingga akhir tahun 2014, kebutuhan nelayan akan BBM bersubsidi mencapai 702.540 KL.







Sumber : 

KKP Pacu Mutu Perikanan untuk Genjot Ekspor



Genjot ekspor, KKP Pacu Mutu Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan program peningkatan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan , sehingga dapat berdampak positif terhadap kenaikan nilai dan volume ekspor. Sebagai langkah nyata, KKP telah melakukan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala menengah hingga besar. Hasilnya di tahun 2013, capaian menggembirakan ditunjukkan dengan diterimanya 119 unit UPI ke negara mitra. Capaian yang melampaui target hingga lebih dari 200 persen itu, dikarenakan terbukanya pasar Asia seperti Korea, China, Vietnam sebagai tujuan pengembangan ekspor hasil perikanan. Adapun rincian masing-masing negara mitra diantaranya, Uni Eropa sebanyak 12 Unit, Kanada sebanyak 6 Unit, Korea sebanyak22 Unit, China sebanyak 38 Unit , dan Vietnam sebanyak 26 unit.Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo dalam acara soft launching operasional Instalasi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM)Puspa Agro, di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Rabu (3/9).


Sejalan dengan itu, KKP terus memperkuat keberadaan labotarium kesehatan ikan dan lingkungan di sentra budidaya udang, patin dan komoditas lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan pengawasan baik dari mutu dan keamanan pangan, hingga bimbingan dalam proses penangkapan, distribusi ataupun pengolahan.Sementara, untuk produk perikanan produksi skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), KKP telah memberikan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI) kepada para pelaku UMKM. Disamping pemberian SPPT SNI, KKP juga terus berusaha meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan UMKM dengan melakukan pembinaan dan pemberian Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada UMKM produk perikanan.

Tercatat, sebanyak 73 unit UMKM telah mendapatkan SKP. Tak ketinggalan, KKP telah menyusun program penerapan in-line inspection (ILI) dan standarisasi serta sertifikasi instalasi karantina di 47 unit pelaksana teknis (UPT). Hasilnya, pada tahun 2013, persentase ikan dan produk perikanan impor, ekspor dan antar area yang disertifikasi bebas hama penyakit ikan karantina mengalami tren postif yakni sebesar 98,6 persen atau melebihi dari target yang dipatok sebesar 96 persen. Di sisi lain, KKP telah menerbitkan Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) sebanyak 1.219 sertifikat dari target yang dipasang sebanyak 1.115 sertifikat.Selain sertifikat HACCP, KKP juga memfasilitasi para pelaku usaha dengan memberikan jaminan mutu dengan jaminan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), dan Health Certificate (HC) dengan menggunakan SNI sebagai acuan penerapannya.

Selain itu, dalam menjagajaminan kualitas mutu hasil perikanan, KKP meresmikan operasional KIPM hasil perikanan di Provinsi Jawa Timur. Dibangunnya fasilitas karantina ikan sebagai bentuk komitmen KKP dalam mendorong terciptanya standar mutu produk perikanan Indonesia. Instalasi seluas 20.000 m2 ini, berperan sebagai tempat atau fasilitas pemeriksaan produk perikanan impor, ekspor ataupun domestik yang masuk atau keluar melalui pelabuhan ataupun bandar udara di Jawa Timur. Fasilitas yang mulai beroperasi ini diharapkan memotong waktu tunggu pemeriksaan komoditas ikan.

Dipilihnya Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi Instalasi KIPM, karena kawasan ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang terpandang pada sektor kelautan dan perikanan di dunia. Dengan kontribusi sebesar 14,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, Provinsi Jawa Timur menyumbang sebanyak kurang lebih sebanyak 1,1 juta ton dari total produksi perikanan tahun 2012 yang mencapai 15,26 juta ton. Selain itu, capaian produk perikanan Jawa Timur yang tersertifikasi kesehatan dan mutunya dalam dua tahun terakhir mencapai 252 ribu ton. “Penjaminan kesehatan dan mutu melalui sertifikasi ini akan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing, perlindungan sumberdaya perikanan serta keamanan pangan bagi konsumen,” jelas Sharif.

Berkaca dari data tersebut,maka Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui industrialisasi dengan pendekatan blue economy. Pasalnya, sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia yang memiliki tingkat perekonomian yang cukup tinggi, KKP secara aktif menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Baik dari aspek penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya, serta peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

KKP berkonsistensi dalam percepatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui industrialisasi, yang didasarkan pada konsep blue economy. Penerapan konsep blue economy dalam industrialisasi kelautan dan perikanan memiliki peran penting, untuk mengoreksi pola industrialisasi konvensional yang sering merusak lingkungan, boros sumberdaya dan energi, dan menimbulkan kesenjangan sosial. Sebagai informasi tambahan, di dalam forum the Fourth APEC Ocean-related Ministerial Meeting (AOMM4) yang dilaksanakan di Xiamen, Tiongkok. Indonesia dan FAO telah menggalang kerjasama pengembangan blue economy di Pulau Lombok. Karena itu, tidak berlebihan apabila Indonesia dinilai sebagai a leading country on blue economy.






Sumber :

03 September 2014

BBPPI Berubah Jadi BBPI

Foto: BBPPI Berubah Jadi BBPI  Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) saat ini berganti nama menjadi "Balai Besar Penangkapan Ikan" (BBPI). Balai tersebut merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Perikanan Tangkap.  Kepala BBPI Semarang Bapak Ir. Bambang Ariadi mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 19/PERMEN-KP/2014 tanggal 16 Mei 2014, BBPPI mempunyai nomenklatur baru menjadi BBPI.  Memiliki tugas melaksanakan uji terap teknik pemanfaatan sumber daya ikan, pengujian dan serifikasi produk, serta dukungan dan kerja sama teknik pemanfaatan sumberdaya ikan. Susunan organisasi BBPI terdiri atas bidang uji terap teknik pemanfaatan sumber daya ikan, bidang dukungan kerja sama teknik, bidang pengujian dan sertifikasi produk, bidang tata usaha dan juga kelompok jabatan fungsional.  Bidang uji terap teknik pemanfaatan sumber daya ikan punya tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisis, uji terap teknik sarana penangkapan ikan, penanganan hasil tangkapan ikan di atas kapal dan habitat sumber daya ikan.  Untuk bidang dukungan dan kerja sama teknik, bertugas melaksanakan dukungan dan kerja sama teknik, bimbingan teknis, penyebarluasan informasi teknik sarana penangkapan dan penanganan hasil tangkapan ikan di atas kapal, habitat sumber daya ikan, serta pengelolaan sistem informasi penangkapan ikan.  Untuk bidang tata usaha, bertugas melaksanankan penyusunan rencana dan program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, barang kekayaan milik negara, dan rumah tangga serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.  Bidang pengujian dan sertifikasi produk mempunyai tugas melaksanakan pengujian persyaratan kesesuaian teknik, penyiapan bahan standar, dan sertifikasi produk sarana penangkapan ikan, penanganan hasil tangkapan ikan diatas kapal, dan habitat sumber daya ikan. Semoga Semakin Jaya......!!


Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) saat ini berganti nama menjadi "Balai Besar Penangkapan Ikan" (BBPI). Balai tersebut merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Perikanan Tangkap.

Kepala BBPI Semarang Bapak Ir. Bambang Ariadi mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 19/PERMEN-KP/2014 tanggal 16 Mei 2014, BBPPI mempunyai nomenklatur baru menjadi BBPI.


Memiliki tugas melaksanakan uji terap teknik pemanfaatan sumber daya ikan, pengujian dan serifikasi produk, serta dukungan dan kerja sama teknik pemanfaatan sumberdaya ikan. Susunan organisasi BBPI terdiri atas bidang uji terap teknik pemanfaatan sumber daya ikan, bidang dukungan kerja sama teknik, bidang pengujian dan sertifikasi produk, bidang tata usaha dan juga kelompok jabatan fungsional.

Bidang uji terap teknik pemanfaatan sumber daya ikan punya tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisis, uji terap teknik sarana penangkapan ikan, penanganan hasil tangkapan ikan di atas kapal dan habitat sumber daya ikan.

Untuk bidang dukungan dan kerja sama teknik, bertugas melaksanakan dukungan dan kerja sama teknik, bimbingan teknis, penyebarluasan informasi teknik sarana penangkapan dan penanganan hasil tangkapan ikan di atas kapal, habitat sumber daya ikan, serta pengelolaan sistem informasi penangkapan ikan.

Untuk bidang tata usaha, bertugas melaksanankan penyusunan rencana dan program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, barang kekayaan milik negara, dan rumah tangga serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bidang pengujian dan sertifikasi produk mempunyai tugas melaksanakan pengujian persyaratan kesesuaian teknik, penyiapan bahan standar, dan sertifikasi produk sarana penangkapan ikan, penanganan hasil tangkapan ikan diatas kapal, dan habitat sumber daya ikan.
Semoga Semakin Jaya......!!







Sumber : 

02 September 2014

Usaha Peningkatan Perikanan dan Kelautan di Indonesia

Indonesia International Seafood and Processing Expo 2014



Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Jusuf Kalla (JK), akan memfokuskan pengembangan industri kelautan dan perikanan Indonesia melalui empat program yang dicanangkan pada periode 2015-2025. 

Keempat program yang akan direalisasikan antara lain :
  1. Pembangunan sektor ekonomi kelautan yang ramah lingkungan, 
  2. Pengembangan pusat pertumbuhan ekosistem baru di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia, pulau kecil lainnya serta wilayah perbatasan, 
  3. Pencanangan konektifitas maritim melalui konsep tol laut, penambahan armada dan penggandaan pelabuhan dan 
  4. Menggalang sumber dana dari segi fiskal, swasta dan pembentukan Bank Maritim. 


Terdapat dua konsep dalam pembangunan tol laut, yaitu political base dan pendulum nusantara. Menurut Presiden Jokowi Widodo, pengembangan konektifitas tersebut perlu didukung dengan pembangunan industri galangan kapal lokal, sehingga Indonesia tidak tergantung pada kapal asing. 

Selain mencanangkan keempat program tersebut, Jokowi dan Jusuf Kalla juga menargetkan bahwa Indonesia akan memiliki 500 unit kapal modern dengan kapasitas di atas 30 GT yang tersebar sampai ke provinsi wilayah Maluku dan Papua. Ditambah dengan 1 juta hektar tambak tambahan. Sehingga usaha ini dapat meningkatkan perkembangan multiculture atau pembudidayaan perikanan laut dangkal, serta pengembangan industri jasa maritim. 








President Jokowi Widodo and vice president Jusuf Kalla are focusing marine and fisheries industry development with four programs within the periode of 2015-2025. 

The four programs are 
  1. The development of environmentally friendly marine economic sectors, 
  2. Expanding the growth of ecosystem along the archipelagoinclude the small islands and borders 
  3. Developing a maritime connectivity with the concept of sea toll, introducing new ports and vessels and 
  4. Mobilizing fiscal an private sector participations as well as the establishment of the Maritime Bank. 


Two basic concepts in building toll ocean are the political base and the Nusantara Pendulum by connecting the archipelago. According to the President Jokowi Widodo, the connectivity development needs to be supported by the development of the local shipbuilding industry, so Indonesia does not depend on foreign ships. 

In addition to the four programs, Jokowi and Jusuf Kalla also urge to have 500 units of modern ships with 30 GT capacity which will be allocated all along archipelago and up to area in Maluku and Papua. In line with, one million acres of ponds is needed to ameliorate multicultural development and the cultivation of shallow marine fisheries, as well as the development of the maritime services industry. 








Judul asli : 
Efforts Jokowi & Jusuf Kalla in Developing National Fisheries | Upaya Jokowi & Jusuf Kalla Dalam Meningkatkan Perikanan Nasional 

01 September 2014

Kelangkaan BBM karena Mafia Minyak

Jokowi Wacanakan Bangun Kilang Minyak


INILAHCOM, Surabaya - Presiden terpilih Joko Widodo menyebut, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) saat ini disebabkan banyaknya mafia minyak.

"Ya karena pengelolaannya ada yang tidak benar, tidak benar seperti apa, karena di dalamnya ada yang tidak betul, tidak betul seperti apa, karena negara tidak berani memotong, memotong apa, yang nggak bener tadi, mafia minyak," kata Jokowi di Muktamar PKB, Surabaya, Minggu (31/8/2014).

Menurutnya, jika negara berani menumpas mafia minyak, maka subsidi BBM pun dapat diminimalisasi.

"Di situ saja kuncinya, sehingga biaya-biaya jadi besar sekali," ujarnya.

Selain itu untuk menambah kuota BBM, Indonesia perlu membuat kilang minyak sendiri. Gubernur DKI Jakarta itu menyesalkan minyak di Indonesia yang dibawa ke luar negeri.

"Coba bayangkan minyak dari Indonesia, di kirim keluar, terus dimasak di sana, minyaknya dimasukkan lagi ke Indonesia, piye (bagaimana) ini. Logika bodoh saya, kenapa tidak dibuat di sini, buat kilang di sini. Logikanya itu," tandasnya. [ton]








Judul asli : Jokowi Wacanakan Bangun Kilang Minyak
Oleh: Fadhly Zikry