Showing posts with label PNPM. Show all posts
Showing posts with label PNPM. Show all posts
20 June 2015
19 June 2015
Penempatan Kembali Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan
07 February 2015
PNPM Dihentikan, Mungkin Diganti PPID
PNPM Dihentikan, Kemungkinan Diganti Program PPID-K
=========================================
Ada kemungkinan program PNPM Mandiri Perdesaan tidak lagi dilanjutkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Hal ini seiring akan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Dengan diberhentikan program PNPM Mandiri Perdesaan, maka dengan sendirinya ada sekitar 14.510 orang fasilitator akan terputus kontrak kerja.
Sebagai pengganti program PNPM Mandiri Perdesaan, pemerintah akan menganti dengan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (PPID-K). Karena UU Desa menyebutkan dana desa akan dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Desa.
Agar dana desa tersalur tepat sasaran sesuai kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, setiap desa akan didampingi oleh tenaga fasilitator perdesaan yang akan direkrut oleh kementerian desa.
23 January 2015
Fasilitator, Dana Desa, PNPM, PPIP
Yah! Tahun Ini Setiap Desa Batal Dikucuri Rp1 Miliar
Suci Sedya Utami - 22 Januari 2015 21:17 wib
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Kabinet Kerja telah mengalokasikan anggaran untuk pos dana desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pada tahun ini pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp750 juta untuk setiap desa. Besaran ini berkurang dari yang dialokasikan dalam APBN 2015. Namun, dalam dua tahun mendatang, rencananya jatah anggaran untuk desa bakal meningkat menjadi Rp1,4 miliar.
16 January 2015
Dana Desa & PNPM
Dana desa diarahkan untuk swasembada pangan
Reporter : Angga Yudha Pratomo
Merdeka.com - Di tahun pertama pemerintahannya, Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya mengalokasikan dana desa Rp 20 triliun dan akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.
Padahal, jika mengacu pada UU Desa, pemerintah pusat diamanatkan mengalokasikan dana Rp 1,4 miliar untuk satu desa, sehingga kebutuhan totalnya Rp 104,6 triliun.
Terlepas dari kewajiban yang belum terpenuhi, pemerintah bakal menyusun petunjuk dan pelaksanaan untuk pencairan dan penggunaan dana desa.
Tiap desa diminta mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Tujuannya agar pencairan dana desa jelas peruntukannya.
Dari sisi pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan, juklak pencairan dan penggunaan anggaran desa akan diatur dua kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi.
"Akan dikeluarkan Juklak oleh Kemendagri atau Kementerian PDT dan Transmigrasi. Kita akan lihat bagaimana mekanisme pelaksanaannya," kata Sofyan di Jakarta, Selasa (13/1).
Dari pengalaman sebelumnya, dana desa dipakai untuk pembangunan irigasi, jembatan atau tempat pendidikan. Sofyan berharap, pemberian dana desa bisa mendukung misi Presiden Joko Widodo mewujudkan swasembada pangan.
"Kita ingin mempercepat swasembada pangan maka dana desa digunakan untuk perbaiki irigasi desa dan untuk infrastruktur pertanian," tegasnya.
Selain dana desa, pemerintah juga tetap melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Hal itu agar makin mendorong percepatan pertumbuhan di desa.
"Program PNPM selama ini ada fasilitator segala macam, nanti fasilitator ini akan tetap diperpanjang," jelasnya.
15 January 2015
Layanan Keuangan Tanpa Bank bagi Masyarakat Miskin
Layanan Keuangan bagi Masyarakat Miskin Tanpa Bank dengan Teknologi Mobil Money
Bagi masyarakat perkotaan mengirim uang ke luar kota bukanlah hal yang sulit. Jika uang di rekening tabungan memadai cukup datang ke ATM lalu melakukan transfer. Atau akan lebih mudah lagi jika kita sudah memiliki fasilitas SMS banking ataupun internet banking. Namun tidak demikian bagi saudara-saudara kita yang tinggal di pelosok, apalagi di pulau-pulau terpencil, di mana kantor bank dan ATM tidak ada. Meski sinyal HP ada, mereka sulit menikmati layanan SMS banking ataupun internet banking, karena mereka kesulitan menyimpan uangnya dalam rekening di bank. Masalahnya, untuk menabung saja mereka harus melakukan perjalanan yang jauh dan berbiaya (transportasi) tinggi.
14 January 2015
Birokrat Harus Mencontoh Keberhasilan PNPM dan PLPBK
Birokrat Harus Malu dengan Keberhasilan PNPM Perkotaan dan PLPBK
Wakil Bupati Jepara Subroto meminta pelaksana proyek meniru keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Karena program ini dinilai berhasil dan perlu dicontoh. Hal itu dikatakannya saat membuka Lokakarya Midterm Review PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBk Tahun 2014 bertempat di Ruang Rapat I Setda Kabupaten Jepara, Selasa 16 Desember 2014.
“Saya rasa teman-teman di lingkungan birokrasi harus malu dengan keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan. Karena ada beberapa indikator yang bisa dicontoh dari pelaksanaan kedua program itu,” tegas Subroto. Dari sisi kebocoran anggaran PNPM Mandiri Perkotaan menjadi program yang penyelewengan dananya sangat kecil. Selain itu infrastruktur dasar yang dibangun oleh masyarakat juga langsung dimanfaatkan oleh masyarakat tidak ada yang mangkrak.
Tarmizi : Fasiltator PNPM Bisa Diperpanjang
Posted by admindesapedia
Posted in Berita
Desa Merdeka – Jakarta : Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Tarmizi A. Karim, mengatakan Kemendagri akan melanjutkan pola pendampingan pembangunan desa seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah berakhir akhir tahun 2014.
“Kemendagri mau pola PNPM itu berlanjut, kalau ada dananya ke depan. Kami juga mengarahkan untuk memberikan program pendampingan guna meningkatkan eksistensi rencana pembangunan desa. Di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, kami melakukan sosialisasi di seluruh desa di Indonesia,” kata Tarmizi saat jumpa pers Agenda Prioritas Kemendagri Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, Selasa.
LOWONGAN KERJA TENAGA PENDAMPING FASILITATOR KELURAHAN
Informasi Lowongan Kerja.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MPk ) PROVINSI DKI JAKARTA
MEMBUKA LOWONGAN KERJA TENAGA PENDAMPING
FASILITATOR KELURAHAN TAHUN 2015 UNTUK POSISI :
FASILITATOR TEKNIK (FT) & FASILITATOR EKONOMI (FE)
Fasilitator PNPM Dijamin Tak Jadi Pengangguran
Kabar Gembira! Menteri Yudi Jamin 46 Ribu Fasilitator PNPM Tak Jadi Pengangguran
Rivki - detikNews
Jakarta - Awan gelap yang menaungi puluhan ribu fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) kini mulai sirna. Titik terang datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Yuddy Chrisnandi.
"46 Ribu fasilitator PNPM, cari mereka itu tidak gampang itu kan infrastruktur yang bantu pemerintah, kalau kita sudah punya aset produktif ya lanjut aja. Ini kan untuk bangsa. Kan nggak gampang nyiapin 46 ribu faslitator," jelas Yuddy di kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (13/1/2015).
12 January 2015
08 January 2015
Lowongan Kerja Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan
Lowongan Kerja Fasilitator PNPM Perkotaan Kepulauan Riau
Untuk Rakyat, Oleh Rakyat
Presiden Joko Widodo memeriksa proyek pembangunan perkotaan di Jakarta (Courtesy Kebijakan Luar Negeri)
Studi Kasus: Untuk Rakyat, Oleh Rakyat di Indonesia
Catatan: Artikel ini adalah sebuah versi singkat dari dua studi kasus (di sini dan di sini) yang diproduksi oleh Inovasi untuk Masyarakat Sukses, program penelitian di Princeton University.
Baru-baru ini, anggota parlemen Indonesia sebagai untuk menghilangkan pemilihan langsung bagi pemerintah daerah di seluruh negeri. Untuk menempatkan ringan, ini merupakan serangan terhadap demokrasi yang telah menarik penghargaan dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Juli, setelah calon presiden kehilangan Prabowo Subianto akhirnya (dan rendah hati) menerima kekalahan, banyak yang cepat untuk memanggil kekuatan demokrasi Indonesia - transfer damai kekuasaan selalu menjadi tes yang berharga vitalitas demokrasi. Tapi dengan ini sepotong terbaru undang-undang yang diusulkan, negara mengancam terhuyung-huyung mundur, negara-negara seperti Turki dan Mesir mundur tergesa-gesa dari prinsip-prinsip demokrasi berikut.
07 January 2015
Pola PNPM Akan Dilanjutkan Kemendagri
Kemendagri akan lanjutkan pola PNPM desa
Pewarta: Fransiska Ninditya
Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Tarmizi A. Karim, mengatakan Kemendagri akan melanjutkan pola pendampingan pembangunan desa seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah berakhir akhir tahun 2014.
"Kemendagri mau pola PNPM itu berlanjut, kalau ada dananya ke depan. Kami juga mengarahkan untuk memberikan program pendampingan guna meningkatkan eksistensi rencana pembangunan desa. Di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, kami melakukan sosialisasi di seluruh desa di Indonesia," kata Tarmizi saat jumpa pers Agenda Prioritas Kemendagri Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, Selasa.
05 January 2015
Aksi Damai dan Do'a Bersama Fasilitator PNPM
Aksi damai dan doa bersama dilakukan depan Masjid Al Akbar dg agenda dan petisi save pnpm hr ini tgl 5 jan 2015
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=921835877829291&set=p.921835877829291&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=874420379244833&set=gm.382269745275866&type=1
02 January 2015
Pengendalian Pendamping PNPM Mandiri Perdesaan
Teman-Teman Fasilitator, Kegundahan Yang Selama 2 Hari Ini Sudah Mulai Ada Titik Terang.
============================================
Surat Dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tentang Konrtak Fasilitator Sudah Dikeluarkan Hari Ini Jumat Tanggal 02 Januari 2015, Diharapkan Kepada Fasilitator Untuk Bersabar Menunggu Informasi Selanjutnya.
Salam Kompak SFP
Subscribe to:
Posts (Atom)