Menteri dengan Sentimen Positif Tertinggi

Berikut ini lima menteri dengan sentimen positif tertinggi.
1. Susi Pudjiastuti 49,34 persen;
2. Yuddy Chrisnandi 48,41 persen;
3. Marwan Djafar 43,52 persen;
4. Rachmat Gobel 43,28 persen;
5. Anies Baswedan 39,77 persen.

KPK dan Polri

KPK Beber Pernyataan Menarik Kapolri soal Kasus Budi Gunawan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎meyakini tidak akan terjadi konflik "cicak versus buaya" antara KPK dengan Polri menyusul penetapan tersangka calon Kapolri, Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan.

Foto Kronologi KPK

https://www.facebook.com/KomisiPemberantasanKorupsi/photos/a.608567255854925.1073741826.143806515664337/893204680724513/?type=1

Dana Desa & PNPM

Dana desa diarahkan untuk swasembada pangan

Reporter : Angga Yudha Pratomo

Merdeka.com - Di tahun pertama pemerintahannya, Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya mengalokasikan dana desa Rp 20 triliun dan akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Padahal, jika mengacu pada UU Desa, pemerintah pusat diamanatkan mengalokasikan dana Rp 1,4 miliar untuk satu desa, sehingga kebutuhan totalnya Rp 104,6 triliun.

Terlepas dari kewajiban yang belum terpenuhi, pemerintah bakal menyusun petunjuk dan pelaksanaan untuk pencairan dan penggunaan dana desa.

Tiap desa diminta mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Tujuannya agar pencairan dana desa jelas peruntukannya.

Dari sisi pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan, juklak pencairan dan penggunaan anggaran desa akan diatur dua kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi.

"Akan dikeluarkan Juklak oleh Kemendagri atau Kementerian PDT dan Transmigrasi. Kita akan lihat bagaimana mekanisme pelaksanaannya," kata Sofyan di Jakarta, Selasa (13/1).

Dari pengalaman sebelumnya, dana desa dipakai untuk pembangunan irigasi, jembatan atau tempat pendidikan. Sofyan berharap, pemberian dana desa bisa mendukung misi Presiden Joko Widodo mewujudkan swasembada pangan.

"Kita ingin mempercepat swasembada pangan maka dana desa digunakan untuk perbaiki irigasi desa dan untuk infrastruktur pertanian," tegasnya.

Selain dana desa, pemerintah juga tetap melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Hal itu agar makin mendorong percepatan pertumbuhan di desa.

"Program PNPM selama ini ada fasilitator segala macam, nanti fasilitator ini akan tetap diperpanjang," jelasnya.

Surat Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014

Dokumen Perencanaan Pembangunan

Birokrat Harus Mencontoh Keberhasilan PNPM dan PLPBK

Birokrat Harus Malu dengan Keberhasilan PNPM Perkotaan dan PLPBK

Wakil Bupati Jepara Subroto meminta pelaksana proyek meniru keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Karena program ini dinilai berhasil dan perlu dicontoh. Hal itu dikatakannya saat membuka Lokakarya Midterm Review PNPM Mandiri Perkotaan dan PLPBk Tahun 2014 bertempat di Ruang Rapat I Setda Kabupaten Jepara, Selasa 16 Desember 2014.

“Saya rasa teman-teman di lingkungan birokrasi harus malu dengan keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan. Karena ada beberapa indikator yang bisa dicontoh dari pelaksanaan kedua program itu,” tegas Subroto. Dari sisi kebocoran anggaran PNPM Mandiri Perkotaan menjadi program yang penyelewengan dananya sangat kecil. Selain itu infrastruktur dasar yang dibangun oleh masyarakat juga langsung dimanfaatkan oleh masyarakat tidak ada yang mangkrak.

Tarmizi : Fasiltator PNPM Bisa Diperpanjang

Posted by   admindesapedia 

Posted in  Berita

Desa Merdeka – Jakarta : Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Tarmizi A. Karim, mengatakan Kemendagri akan melanjutkan pola pendampingan pembangunan desa seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah berakhir akhir tahun 2014.

“Kemendagri mau pola PNPM itu berlanjut, kalau ada dananya ke depan. Kami juga mengarahkan untuk memberikan program pendampingan guna meningkatkan eksistensi rencana pembangunan desa. Di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, kami melakukan sosialisasi di seluruh desa di Indonesia,” kata Tarmizi saat jumpa pers Agenda Prioritas Kemendagri Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, Selasa.

LOWONGAN KERJA TENAGA PENDAMPING FASILITATOR KELURAHAN

Informasi Lowongan Kerja.

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MPk ) PROVINSI DKI JAKARTA
MEMBUKA LOWONGAN KERJA TENAGA PENDAMPING
FASILITATOR KELURAHAN TAHUN 2015 UNTUK POSISI :
FASILITATOR TEKNIK (FT) & FASILITATOR EKONOMI (FE)

Fasilitator PNPM Dijamin Tak Jadi Pengangguran

Kabar Gembira! Menteri Yudi Jamin 46 Ribu Fasilitator PNPM Tak Jadi Pengangguran

Rivki - detikNews

Jakarta - Awan gelap yang menaungi puluhan ribu fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) kini mulai sirna. Titik terang datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Yuddy Chrisnandi.

"46 Ribu fasilitator PNPM, cari mereka itu tidak gampang itu kan infrastruktur yang bantu pemerintah, kalau kita sudah punya aset produktif ya lanjut aja. Ini kan untuk bangsa. Kan nggak gampang nyiapin 46 ribu faslitator," jelas Yuddy di kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

YUDDY: TAK ADA LAGI POLEMIK SOAL DESA

SAPA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemdesPDTTrans) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) diminta tidak mengeluarkan wacana terkait kewenangan mengurus desa.

Kedua kementerian tersebut diharapkan dapat mematuhi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

HASIL RAPAT TERBATAS PRESIDEN SOAL DESA

INI HASIL RAPAT TERBATAS PRESIDEN SOAL DESA

SAPA - KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemdagri) akan menangani hal terkait pemerintahan desa. Sedangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa) mengurus pembangunan desa.

Evaluasi Penanganan Illegal Fishing

Rapat koordinasi tingkat menteri hari ini (9/1) tentang evaluasi penanganan illegal fishing di kantor menko maritim menghasilkan 5 kesimpulan sbb:

1. Semua Kementerian/Lembaga (K/L) mendukung pemberantasan illegal fishing dan mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Sbg pelaksana tlh dibentuk satgas anti illegal fishing, dan diperkuat 3 K/L yaitu Kemenlu, Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan Agung.
3. Penanganan illegal fishing prioritas mengacu pada 3 Undang-undang (UU) yaitu UU Perikanan tahun 2009, UU Pelayaran dan UU Kepabenan.
4. Pembentukan Instruksi Presiden (Inpres) illegal fishing, serta
5. Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sesuai Perpres 178/2014.

Menteri Susi Pudjiastuti kembali menegaskan bahwa IUU Fishing bukan hanya musuh Indonesia tetapi merupakan International enemy sehingga harus diberantas.

Syarat Dana Desa

Ingin Dana Rp 1,4 Miliar? Ini yang Harus Disiapkan Desa

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, pemerintah akan memberikan dana sebesar Rp 1,4 miliar untuk desa-desa di Indonesia. Namun, ada dua hal yang harus dipersiapkan desa jika ingin mendapatkan dana tersebut. Pertama, rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes), dan kedua, rencana kerja pembangunan desa (RKPdes).

Pola PNPM Akan Dilanjutkan Kemendagri

Kemendagri akan lanjutkan pola PNPM desa

Pewarta: Fransiska Ninditya

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Tarmizi A. Karim, mengatakan Kemendagri akan melanjutkan pola pendampingan pembangunan desa seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah berakhir akhir tahun 2014.

"Kemendagri mau pola PNPM itu berlanjut, kalau ada dananya ke depan. Kami juga mengarahkan untuk memberikan program pendampingan guna meningkatkan eksistensi rencana pembangunan desa. Di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, kami melakukan sosialisasi di seluruh desa di Indonesia," kata Tarmizi saat jumpa pers Agenda Prioritas Kemendagri Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, Selasa.

Industri Perikanan Negara Tetangga Hancur

Menteri Susi Sukses Hancurkan Industri Perikanan Negara Tetangga

Kapal pencuri ikan saat diledakkan oleh pemerintah Indonesia. FOTO: dok/jpnn

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti mengatakan industri perikanan Thailand saat ini hancur lantaran Indonesia berhasil memberantas ilegal fishing.

DVI (Disaster Victim Identification)

DISASTER VICTIM IDENTIFICATION (DVI)

Surabaya – Indonesia merupkan wilayah yang rawan bencana baik bencana alam maupun akibat ulah manusia disebabkan letak geografis, jumlah penduduk, keterbatasan sarana. Setiap bencana pasti menimbulkan korban baik korban hidup yang mengalami luka-luka atau korban mati, secara teknis penanganan korban hidup telah mendapatkan perhatian yang cukup baik dengan melibatkan baik Pemerintah, LSM maupun masyarakat. Penanganan korban mati juga harus mendapat perhatian yang lebih optimal.

Saat ini identifikasi korban mati merupakan suatu hak asasi manusia (HAM) pada serta pemenuhan aspek legal sipil juga untuk keluarganya, termasuk identifikasi masalah korban bom atau korban akibat terorisme lainnya. Kementerian Kesehatan bersama dengan Kepolisian RI sejak tahun 1999 telah melakukan kerjasama dalam penanganan korban mati dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan, antara lain penerbitan buku Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati pada bencana dan musibah massal.

Pendampingan Dana Desa oleh Fasilitator

Seorang fasilitator melakukan pendampingan berapa desa, dalam mendampingi Dana Desa?

BBM Bersubsidi Turun

Hore, Mulai Pukul 00.00 Harga Premium Turun Jadi Rp 7.600/Liter

Maikel Jefriando - detikfinance

Rabu, 31/12/2014 10:01 WIB

Lembaga Pemberantasan Ilegal Fishing Indonesia

Dua kapal nelayan berbendera asing dihancurkan oleh Angkatan Laut Indonesia setelah sebelumnya ditahan karena penangkapan ikan ilegal di perairan Ambon, Maluku (21/12).

Penanganan Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Perlu Serius dan Menyeluruh

Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengatakan permasalahan ilegal fishing sudah berlangsung cukup lama dan perlu penanganan yang serius dan menyeluruh.

Fatiyah Wardah

Versi terbaru per: 26.12.2014 09:00